Situasi HAM di Indonesia: Kebebasan Beragama dan Aksi Kekerasan

Internationales Katholisches Missionswerk e.V.
Fachstelle Menschenrechte
Dr. Otmar Oehring (Hrsg.)
Postfach 10 12 48
D-52012 Aachen
Tel.: 02 41-75 07-00
Fax: 02 41-75 07-61-253
E-Mail: menschenrechte@missio-aachen.de
ISSN 1618-6222
missio-Bestell-Nr. 600 233
32001
Theodor Kampschulte
Situasi HAM
di Indonesia:
Kebebasan
Beragama dan
Aksi Kekerasan
Human Rights
Droits de l’Homme
Menschenrechte
Hak-hak Asasi Manusia

Maksud dari ‚Departemen HAM’ di missio/Jerman ialah untuk mengembangkan pengetahuan

mengenai situasi hak asasi manusia di negara-negara Afrika, Asia dan Pasifik.

Dalam usaha mencapai tujuan ini kami ikut giat aktiv dalam jaringan kerja HAM dan

mendukung pertukaran pendapat antara mitra-mitra gerejani Missio di Afrika, Asia dan

Pasifik dengan tokoh-tokoh Gereja dan Politik di Republik Federal Jerman. Dalam serial

‘HAM’ kami mempublikasi studi berbagai negara, studi bahasan topik khusus dan hasil

lokakarya HAM.

Pembahasan mengenai kebebasan beragama dan aksi kekerasan di Indonesia beranjak

dari asas-asas UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan hak untuk menjalankan

ibadah sesuai dengan agama yang dianut untuk seluruh warga negara

Indonesia tanpa kecuali. Kini prinsip dasar tersebut dihadap-mukakan dengan realitas

kehidupan sehari-hari dalam negara dan masyarakat misalnya perusakan gedunggedung

gereja dan berbagai macam bentuk diskriminasi yang dialami kelompok-kelompok

minoritas agama dalam negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia.

Studi ini akan membahas secara mendalam bentuk-bentuk kekerasan di daerah-daerah

konflik dimana telah terjadi kerusuhan berdarah yang menjurus kepada perang agama.

Akan disimak bagaimana pihak pemerintah dan aparatnya serta bagaimana mediamassa

dan masyarakat luas menanggapi aksi kekerasan yang menimpa kaum minoritas

agama. Terutama akan dibahas pula bagaimana reaksi gereja atas ancaman terhadap

kebebasan beragama dan atas kenyataan tidak berlakunya tata hukum.

Published/Planned Publications

1/2001 Human Rights.

Religious Freedom in the

People’s Republic of China

in German (2001) – Order No. 600 201

in English (2002) – Order No. 600 211

in French (in preparation) – Order No. 600 221

2/2001 Human Rights in the DR Congo.

1997 until the Present Day.

The Predicament of the Churches

in German (2002) – Order No. 600 202

in English (2001) – Order No. 600 212

in French (2002) – Order No. 600 222

3/2001 Human Rights in Indonesia.

Violence and Religious Freedom

in German (2001) – Order No. 600 203

in Indonesia (2002) – Order No. 600 233

in English (in preparation) – Order No. 600 213

in French (in preparation) – Order No. 600 223

4/2001 Human Rights in East Timor.

The DifficultWay towards a State and Nation Building

in German (2001) – Order No. 600 204

in English (in preparation) – Order No. 600 214

in French (in preparation) – Order No. 600 224

5/2001 Human Rights in Turkey.

Does Laicism Mean Religious Freedom?

in German (2001) – Order No. 600 205

in English (in preparation) – Order No. 600 215

in French (2002) – Order No. 600 225

6/2002 Christians Persecuted?

Documentation of an International Conference

Berlin 14/15 October 2001

in German/English/French (2002) – Order No. 600 206

7/2002 Female Genital Mutilation.

Evaluation of a Survey Conducted among Staff Members

of Catholic Church Institutions in 19 African States

in German (in preparation) – Order No. 600 207

in English (in preparation) – Order No. 600 217

in French (in preparation) – Order No. 600 227

8/2002 Female Genital Mutilation.

A Report on the Present Situation in Sudan

in German/English/French (2002) – Order No. 600 208

1

27 V. Ringkasan dan Perspektif

Masa Depan

29 VI. Tuntutan untuk Kebebasan

Beragama di Indonesia

30 Sumber Penulisan

31 Catatan Kaki

Daftar Isi

2 Data-Data Umum Tentang

Indonesia

Situasi HAM di Indonesia:

Kebebasan Beragama dan

Aksi Kekerasan

3 Kata Pengantar

4 I. Prinsip-Prinsip Dasar

4 UUD 1945

7 Hukum Syariat

9 II. Situasi Realitas kini

9 Pengrusakan Gedung-Gedung

Gereja

12 Diskriminasi

14 III. Puncak Konflik

14 Konflik Maluku

14 – Peperangan dan Pengrusakan

17 – Pemaksaan Masuk Islam

18 – Sebab-musabab

21 Konflik di Daerah Poso

22 Daerah-Daerah Konflik lain

23 IV. Reaksi Pemerintah dan

Masyarakat

23 Negara dan Aparatnya

25 Pendapat Umum

25 Gereja-Gereja

2

Data-Data Umum Tentang Indonesia

Nama negara Republik Indonesia

Luas wilayah lebih dari 13.600 pulau (sekitar 1000 diantaranya dihuni

manusia) membentang dari Barat ke Timur di Katulistiwa

sepanjang 5.000 km dengan luas wilayah 1,9 juta km persegi

Jumlah penduduk sekitar 228,5 juta (perkiraan pertengahan tahun 2001)

Penduduk usia di

bawah 15 tahun: 30,26%

Pertumbuhan

penduduk: 1,6% per tahun

Usia rata-rata: 68,3 tahun

Angka buta huruf: 16% (pria: 10,4%, wanita 22%)

Bahasa nasional Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang

berasal dari Bahasa Melayu yang telah dikembangkan.

Di samping itu masih ada sekitar 200 bahasa daerah dan

lebih dari 170 dialek.

Bentuk pemerintahan Republik Presidensil

Badan legislatif 500 anggota DPR (termasuk 38 wakil TNI/POLRI yang

ditunjuk) 700 anggota MPR (termasuk 500 anggota DPR).

MPR bersidang sekali setahun, menentukan GBHN, berhak

memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan

5 tahun serta berhak memberhentikan Presiden dari

jabatannya.

Struktur pemerintahan Ibu kota negara Jakarta dengan 27 (s/d tahun 2001) propinsi

(termasuk 3 daerah istimewa yakni: Jakarta, Yogyakarta dan

Aceh) dengan Gubernur dan DPRD I sebagai pucuk pemerintahan

propinsi.

Agama 85% Islam Sunni, 5% Protestan, 3% Katolik, 2% Hindu

(khusus Bali),1% Buddha dan Konghucu (terutama dari

suku Tionghoa), disamping itu masih ada lagi penganut

agama suku dan agama penganut animisme.

Sumber data: Munzinger Archiv; The World Factbook 2001

3

Kata Pengantar

Indonesia kini sedang berada pada persimpanan jalan sejarahnya, yang beberapa

waktu sebelumnya tak ada seorangpun yang dapat menduganya. Setelah

TIMTIM berhasil memisahkan diri dari Indonesia, masih terdapat lagi dua

daerah konflik bersenjata, yakni di propinsi Aceh di ujung Barat dan Papua (Irian

Jaya) di ujung Timur kepulauan Nusantara. Di daerah tersebut membara tuntutan

dan aspirasi rakyat yang telah hidup puluhan tahun berjuang untuk hak-haknya.

Dan di daerah Maluku1 kerusuhan-kerusuhan telah mencapai tingkat kekejaman

yang mengerikan. Tawuran antar-warga telah berkembang menjadi semacam

perang agama yang mengakibatkan jatuhnya korban nyawa manusia,

kerugian harta benda pribadi dan prasarana umum serta jumlah pengungsi

yang sedemikian besarnya, sehingga jauh melebihi korban dan kerugian yang

dialami TIMTIM.

Juga di daerah-daerah lain terdapat potensi-potensi konflik terpendam yang

dapat pecah menjadi konflik terbuka dan sering tertuju pada kelompok minoritas

Kristen. Menurut seorang pengamat, Indonesia telah menjadi sebagai

“Juara dunia pembakar gereja”2. Namun harus disebutkan pula, bahwa dalam

konflik Maluku juga banyak mesjid yang dirusak massa.

Topik pembahasan kita ialah mengenai situasi HAM, yang menyangkut

kebebasan beragama serta pelanggaran yang terjadi akibat aksi kekerasan dan diskriminasi

di Indonesia dewasa ini. Untuk itu sebagai tahap pertama akan dikemukakan

dasar-dasar hukum, jaminan konstitusi serta posisi masing-masing kekuatan

politik yang relevan. Langkah kedua akan membahas realitas kebebasan

beragama dewasa ini dan mengulas pembakaran gedung-gedung gereja dan tindakan-

tindakan diskriminatif lainnya. Tahap ketiga akan mengupas konflik

kekerasan yang terjadi di beberapa daerah, dimana masing-masing pihak bertindak

dengan mengatasnamakan agama. Dalam bagian keempat akan dibahas

reaksi pemerintah dan masyarakat serta Gereja-gereja sendiri. Bagian kelima akan

memberikan sebuah rekapitulasi dan prospeksi ke masa depan. Bagian penutup

akan memuat pernyataan dan tuntutan untuk mencabut segala bentuk rintangan

bagi kebebasan beragama di Indonesia.

4 5

parpol-parpol tidak lagi berkewajiban untuk mencantumkan Pancasila sebagai

satu-satunya asas organisasinya. Kini Pancasila telah dibebaskan dari kegiatankegiatan

berlebihan dari zaman Soeharto dengan kewajiban untuk bermoral

Pancasila dan bermacam ragam penataran P4. Kini orang telah menemukan kembali

jatidiri asli dari Pancasila. Kembali yang menjadi inti dari Pancasila ialah kompromi

dasar yang menjamin kesatuan bangsa. Semestinya demikian. Namun hal

itu tidak lagi diterima oleh partai-partai Islam yang baru dan kelompok-kelompok

fanatik.

Sikap partai-partai dan pemimpinnya terhadap Pancasila tidak lagi seragam.

Untuk partai-partai yang berhaluan nasionalis, yang kini menjadi mayoritas di

DPR, Pancasila tetap merupakan dasar negara dan dasar kehidupan masyarakat.

Kelompok utama yang menganut haluan ini adalah PDI/P dari Presiden Megawati

Soekarnoputri, yang sebagai partai berasal dari PNI, partai dari Pendiri

Republik yaitu Soekarno dan dengan tradisi tersebut tetap mempertahankan

Pancasila. Hal demikian juga berlaku untuk GOLKAR, partai yang berkuasa di

zaman Soeharto, akan tetapi di dalamnya terdapat sebuah faksi Islam yang

kuat. PKB yang merupakan partai dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid

memandang Pancasila sebagai humanisme religius yang dianutnya. Partai PAN

yang dipimpin Amien Rais, yang dengan 7% suara merupakan partai terbesar

kelima, juga mengakui Pancasila sebagai dasar perjuangannya, walaupun dalam

partai tersebut terdapat unsur Islam yang kuat.

Di pihak lain terdapat partai-partai Islam yang memakai Islam sebagai asas,

tujuan dan kegiatan perjuangannya. Pemberlakuan syariat Islam sebagai hukum

negara menempati prioritas utama. Hal ini terutama berlaku pada partai-partai

kecil seperti Partai Keadilan dan Partai Bulan Bintang, namun juga bagi partai

yang lebih besar yang telah ada di zaman Soeharto yaitu PPP, yang ketua umumnya

dewasa ini menjabat sebagai Wapres RI.

Atas dasar Pancasila, maka Indonesia bukanlah sebuah negara sekuler dan

juga bukan sebuah negara yang didominasi oleh agama dari kalangan mayoritas

penduduknya. Pasal 29 UUD 1945 berbunyi: “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan

Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya

dan kepercayaannya itu.” Dengan demikian, arti dan kebebasan beragama

dijamin oleh UUD. Dalam pelaksanaan ketentuan hukum dari UUD tersebut ternyata,

bahwa kebebasan beragama diartikan secara amat terbatas. Sejak “Maklumat

Bogor” yang dikeluarkan Menteri Agama tahun 1963 di Indonesia hanya

terdapat lima agama yang dapat diakui dan karena itu yang dapat diwakili oleh

sebuah Direktorat Jenderal di Departemen Agama. Kelima agama tersebut

ialah:Islam, Protestan, Katolik, Budha dan Hindu-Bali. Pada tahun 2000 mela-

I. Prinsip-Prinsip Dasar

1.UUD 1945

Sebelum kemerdekaan telah terjadi perdebatan yang intensip dan rasionil tentang

dasar negara yang akan didirikan di Indonesia. “Dalam Komite Persiapan

Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk Jepang telah terjadi pertentangan yang

kelihatannya tidak dapat dikompromikan antara para pengikut paham negara

nasional yang sekuler dan pendukung negara Islam. Dalam situasi demikian itu

maka Soekarno mengemukakan gagasan untuk mendirikan negara atas dasar lima

prinsip yang oleh beliau disebut Pancasila yaitu nasionalisme, perikemanusiaan,

demokrasi, keadilan sosial dan Ketuhanan Yang Mahaesa. Baik golongan nasionalis

maupun wakil-wakil Islam menyetujui gagasan Soekarno tersebut. Namun

golongan yang terakhir ini mendesak agar Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan

sila pertama dan harus dicantumkan dengan jelas, bahwa kaum Muslimin berkewajiban

untuk menjalankan Syariat Islam. Tuntutan ini sesuai dengan apa yang

disebut Jakarta Charter tertanggal 22 Juni 1945”3, yang ingin memberlakukan

hukum syariat dalam segala aspek kehidupan umat Islam dengan sangsi sipil.

Akan tetapi, karena ancaman daerah-daerah Indonesia Timur yang bukan Islam,

kalau terpaksa mereka akan mendirikan negara sendiri, maka kalimat UUD

yang diinginkan golongan Islam tadi demi untuk kesatuan bangsa oleh ’founding

fathers’ digugurkan. Namun suara tuntutan tersebut tidak pernah membisu

dan bahkan kini memicu perdebatan sengit di kalangan politisi yang berkepentingan.

Menurut UUD 1945 kelima sendi dasar dari Pancasila merupakan fundamen

dan atas dasar ini berbagai daerah negara Indonesia dengan beragam bahasa, kebudayaan

dan agama dapat bergabung dalam sebuah negara kesatuan nasional.

“Pancasila merupakan ungkapan sebuah kompromi yang mendasar antara kekuatan-

kekuatan nasionalis dan Islam, dan dengan demikian persatuan nasional

Indonesia dapat terwujud. Pancasila merupakan ungkapan kesediaan mendasar

kedua aliran ideologis untuk bersama-sama mendirikan sebuah negara, di mana

semua orang Indonesia dapat merasa betah”4. Secara formil hingga hari ini

Pancasila masih dipandang demikian oleh sebagian besar penduduk Indonesia.

Namun perlu diingat, bahwa relevansinya telah memudar. Mungkin ada semacam

trauma yang ditimbulkan oleh tindakan berlebihan dari rezim Soeharto, yang

telah memanipulir Pancasila sebagai lambang dari politik kekuasaannya yang

anti-demokratis. Di zaman Soeharto, Pancasila telah disakralkan dan oleh militer

dijaminkan secara paksa. Kini Pancasila masih merupakan mata pelajaran wajib

di sekolah-sekolah namun tidak lagi di perguruan tinggi. Juga ormas-ormas dan

6 7

kelompok moderat, yang selalu menolak setiap usaha untuk membiarkan agama

diatur oleh negara. Apabila hukum syariat dijalankan, hukum agama menjadi

hukum negara yang mengikat dan hal itu merupakan sebuah langkah yang menentukan

dalam usaha untuk menegakkan sebuah negara Islam.

Ada beberapa kelompok Islam yang berusaha keras untuk menancapkan

dominasi Islam dan undang-undangnya dalam negara dan masyarakat. Sebagai

contoh dapat disebut ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Menurut

berbagai pengamat kini ICMI telah menempatkan orang-orangnya di mana-mana

dalam pemerintahan dan birokrasi, parpol-parpol, militer serta perguruan tinggi.

Tujuan ICMI ialah menguasai segala posisi penting dalam negara dan masyarakat,

sehingga timbul kekhawatiran bahwa mula-mula organisasi tersebut akan

mendepak orang-orang Kristen, lalu kemudian juga kelompok Muslim yang

moderat6.

Apa yang dulu pernah dikatakan oleh Dieter Becker ternyata kini masih berlaku:

“Di balik pertentangan antara kalangan Islam dan Nasionalis terdapat unsurunsur

antagonis yang menyangkut segi filosofis dan keimanan yang memisahkan

kedua belah pihak. Sikap kelompok Islam terhadap UUD dan Pancasila setelah

kegagalan Jakarta Charter ditentukan oleh keinginan, supaya para pemeluk

Islam diwajibkan kalau tidak melalui UUD, sekurang-kurangnya melalui undangundang

dan peraturan lain agar mentaati syariat Islam”7.

Dalam hal UU Perkawinan dan UU Warisan ternyata kelompok Islam berhasil

mencapai tujuannya8. Secara hukum yang berwenang untuk mengesahkan

pernikahan adalah pejabat agama yang dianut oleh orang yang bersangkutan.

Yang akan menjadi sulit apabila terjadi perkawinan campur, adalah apabila

salah satu partner beragama Islam. Sebagai syarat bagi perkawinan Islam dalam

kasus semacam ini ialah bahwa partner yang bukan Islam harus lebih dahulu

masuk agama Islam. Sebaliknya, seorang partner Muslim yang pindah ke agama

lain akan kehilangan seluruh hak warisnya, karena yang menentukan masalah

waris ialah pengadilan agama Islam dan pengadilan tersebut menghapus semua

hak waris bagi orang yang meninggalkan agama Islam.

2. Hukum Syariat

Apa artinya, apabila hukum syariat di Indonesia diberlakukan di dalam badan

negara dan masyarakat? Mengenai hal ini tidak ada jawaban yang tegas, baik dari

pihak yang secara gencar atau dengan fanatis mempropagandakannya, maupun

dari pihak yang skeptis atau yang menolak pemberlakuan syariat Islam. Inti dari

pemberlakuan hukum syariat ialah, bahwa hukum Islam dijadikan wajib bagi

seluruh pemeluknya. Hukum syariat harus dijadikan sumber hukum resmi dan

lui sebuah Keppres oleh Abdurrahman Wahid, sebagai Presiden pada masa itu,

agama Konghucu diakui kembali sebagai agama keenam.5

Agama-agama minoritas lain dapat hidup sesuai agamanya masing-masing

selama tidak melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku. Maka dari

itu aliran Saksi Jehovah dilarang karena mereka tidak membayar pajak dan

tidak menghormati bendera nasional serta menolak wajib militer dan melarang

anak-anaknya untuk masuk sekolah-sekolah negeri. Demikian juga sekte-sekte

Islam seperti “Darul Ar’kan” berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

sama dilarang pemerintah. Semua sekte Kristen berada dibawah pengawasan

Dirjen Bimas Kristen Protestan, Departemen Agama.

Khusus di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur terdapat apa yang disebut

“Aliran Kepercayaan” yang merupakan sebuah aliran kepercayaan mistik Jawa

yang dipengaruhi oleh tradisi Jawa-Hindu dan beranggotakan sekitar 30 sampai

40 juta pemeluk. Hingga kini kelompok ini tidak berhasil untuk memperoleh

pengakuan sebagai sebuah agama yang berdiri sendiri. Mereka tetap terdaftar

sebagai pemeluk Islam, namun praktek-praktek keagamaannya bagi kaum

Muslim puritan merupakan sesuatu yang mengganggu mereka.

Kebebasan beragama menurut hukum telah ditafsirkan secara resmi -lebihlebih

di zaman Soeharto- sebagai suatu kewajiban untuk menjadi anggota salah

satu dari lima agama yang resmi. Yang terkena peraturan semacam ini ialah penganut

agama alam atau agama suku, sebagaimana halnya dengan suku Dayak di

Kalimantan, yang oleh karenanya secara besar-besaran lalu pindah agama menjadi

Kristen.

Bagi orang yang tidak menganut kepercayaan agama tertentu, maka tidak

berlaku kebebasan tidak beragama seperti yang dikenal di masyarakat Barat

yang demokratis itu, karena sebenarnya orang tidak beragama tidak boleh ada

di Indonesia. Siapa yang tidak menganut agama dianggap komunis dan di

zaman Soeharto hal ini dapat mengancam kebebasan dan hidup seseorang.

Sekarang keadaannya sudah agak lunak bagi kaum ateis. Namun perlu diingat,

bahwa tetap tidak boleh ada organisasi atau publikasi dan propaganda bagi ateisme.

Karena hal tersebut dianggap melanggar hukum.

Kebebasan beragama sesuai UU didukung oleh kekuatan politik yang besar

dengan pengecualian beberapa partai Islam, yang menginginkan agar golongan

mayoritas Muslim Indonesia diwajibkan oleh negara untuk menjalankan syariat

Islam sebagai ganti dari kebebasan beragama. Selama sidang MPR tahun

2000, rancangan untuk menambah pasal-pasal UUD yang bersangkutan dengan

hal ini ditolak oleh kaum nasionalis, yang memegang suara mayoritas. Rancangan

tersebut masuk ke dalam agenda kerja Panitia Ad Hoc I dan sejak itu diperdebatkan

secara sengit. Dalam hal ini kaum Islam garis keras berhadapan dengan

8 9

awal tahun 2001. Walaupun menurut undang-undang tersebut urusan politik

tertentu termasuk urusan agama tetap dibawah wewenang pemerintah pusat,

namun di banyak propinsi otonomi perubahan ini diartikan sebagai kebebasan

untuk segala-galanya, termasuk yang menyangkut pemberlakuan syariat Islam.

Setelah DPR RI mengesahkan UU Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, maka propinsi-

propinsi lain seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Barat ingin berbuat yang

sama.

II. Situasi Realitas kini

1. Pengrusakan Gedung-Gedung Gereja

Termasuk sebuah realitas hidup di Indonesia dewasa ini ialah, adanya tindakankekerasan

terhadap agama dan simbol-simbolnya. Yang pertama-tama perlu

dikemukakan di sini ialah angka pengrusakan gedung-gedung gereja dan sarana

kegerejaan yang kian meningkat. Sejak berdirinya Republik Indonesia hingga

Nopember 2001 telah tercatat 858 buah gereja yang dirusak, baik secara total atau

mengalami kerusakan berat serta dilarang atau ditutup oleh aparat negara10. Pengrusakan

gereja dapat berupa pelemparan batu yang memecahkan kaca jendela

atau pintu, penghancuran bagian dalam gereja termasuk perlengkapan sakral dan

Kitab Sucinya, sampai pembakaran gedung ibadah. Dalam angka tersebut di atas

tidak termasuk jumlah rumah pastor dan pendeta, gedung paroki, sekolah,

taman kanak-kanak, asrama suster dan rumah yatim-piatu serta prasarana lain

milik gereja yang dirusak dalam kurun waktu yang sama.

Yang mengejutkan ialah kenaikan drastis angka jumlah gereja yang dirusak,

yang terlihat dengan jelas pada angka pengrusakan setiap bulan (yang ditulis dengan

angka dalam tanda kurung). Selama masa pemerintahan Presiden RI yang pertama,

Soekarno, yang berlangsung 21 tahun, hanya 2 buah gereja yang dirusak

(berarti rata-rata 0,008 buah per bulan). Sedangkan selama pemerintahan Soeharto,

yang berlangsung 32 tahun, ada 456 gereja yang dirusak (berarti setiap bulan

1,2 gereja). Dalam 17 bulan pemerintahan Habibie ada 156 gereja yang dirusak

(rata-rata 9,2 per bulan). Dan selama 21 bulan pemerintahan Abdurrahman

Wahid terdapat 232 gereja yang dirusak (rata-rata 11 per bulan), dan dalam 4 bulan

pertama pemerintahan Megawati Soekarnoputri sudah ada 12 gereja yang dirusak

(rata-rata 3 per bulan)11. Dalam angka-angka tersebut termasuk pengrusakan yang

terjadi di daerah-daerah konflik Maluku dan Poso (Sulawesi Tengah), di mana sejak

awal tahun 1999 sudah 192 gereja (dan 28 mesjid) dihancurkan atau dirusak.

semua hukum negara harus diundangkan berdasarkan asas-asas Islam. Para

pendukung gerakan ini ingin mendirikan sebuah masyarakat Islam sesuai dengan

contoh masyarakat Medina di zaman Nabi Muhammad, sehingga kelompokkelompok

agama minoritas, terutama kaum Kristen, walaupun ditolerir sebagai

“golongan yang dilindungi”, tidak mempunyai hak yang sama dengan kaum

Muslimin yang mayoritas. Dengan demikian mereka menjadi warga-negara

kelas dua9.

Tradisi agama setempat dipandang sebagai tahayul. Kebiasaan-kebiasaan ini

dianggap bertentangan dengan Islam yang benar, maka harus “dibersihkan”. Termasuk

aliran kepercayaan mistik Jawa yang dianut oleh puluhan juta orang Jawa.

Para pengikut Islam puritan sangat dipengaruhi oleh ideologi Arab Saudi, di mana

pencurian dan perzinahan dsb. dihukum dengan sangat keras seperti di zaman

abad pertengahan. Kaum fanatik juga menuntut, agar di Indonesia minuman

keras dilarang. Bagi perempuan dan anak-anak gadis berlaku peraturan berbusana

yang keras, yakni kalau berada di luar rumah mereka harus mengenakan

cadar. Juga perekonomian bangsa harus di-Islam-kan. Ini berarti, tidak boleh ada

pemungutan bunga dan sebagai pengganti akan dipakai sistem bagi hasil. Mendahului

perkembangan ini, kini golongan radikal yang terhimpun dalam Front

Pembela Islam (FPI), sudah menggunakan cara-cara kekerasan seperti merusak

iklan minuman keras atau menutup pusat perjudian.

Para pendukung syariat yang moderat menolak cara-cara kekerasan. Mereka

memandang syariat sebagai cara hidup kaum Muslimin seperti halnya para

pemeluk agama yang lain atau kelompok etnik tertentu yang menjalani hukum

adat dan kebiasaannya. Menurut mereka, syariat Islam secara umum dapat diartikan

sebagai etika dan moral kehidupan dan secara sempit sebagai hukum

Islam yang pelaksanaannya di setiap negara Islam dan di setiap sistem masyarakat

dijalankan secara berbeda-beda. Misalnya di Arab Saudi syariat Islam

dilaksanakan dengan keras, sedangkan di Mesir, dan demikian juga nanti di Indonesia,

akan dijalankan agak longgar dan kurang represif.

Para penentang kewajiban hukum syariat yang dikontrol oleh negara, menolak

untuk terjebak dalam penjelasan-penjelasan tersebut. Yang dikhawatirkan

ialah sistem pemaksaan. Yang sangat merasa khawatir ialah para pemeluk agamaagama

minoritas. Timbul gerakan perlawanan di dalam masyarakat dan media

massa yang terutama dipelopori oleh kelompok-kelompok pemberdayaan perempuan.

Orang menentang adanya polisi syariah yang dapat mengawasi kehidupan

orang sehari-hari.

Ada pertanyaan, berapa besar kemungkinan bagi berlakunya hukum syariat

Islam di Indonesia. Dan harus diakui, bahwa peluang tersebut meningkat secara

drastis dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah bagi semua propinsi sejak

10 11

bersikap mencurigai dan menolak pembangunan. Mereka merasa, bahwa kehidupan

yang sedemikian sederhana dan diwarnai oleh Islam, telah mendapat ancaman

dengan datangnya pengaruh dunia Barat. Maka dari itu, mereka bangkit

untuk merusak segala simbol modernitas seperti perbankan, supermarket, pabrik

dan juga gereja. Pola kekerasan semacam ini menurut pengamatan para pakar

tadi antara lain juga terjadi pada kerusuhan-kerusuhan yang melanda Surabaya,

Situbondo, Banjarmasin dan tempat lainnya.

Tampak jelas, bahwa khusus serangan terhadap gereja-gereja Kristen dan Katolik

bukanlah pengrusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang mata gelap.

Karena serangan-serangan tersebut tidak terjadi secara spontan, tetapi secara nyata

dilaksanakan dengan perencanaan yang matang. Tampaknya sering terjadi,

bahwa orang hanya menunggu sebuah alasan kecil untuk menghasut warga guna

mengambil tindakan kekerasan melawan pihak gereja. Pada tahap pertama

biasanya diedarkan selebaran gelap yang memperingatkan warga akan bahaya

Kristianisasi. Pada saat pengrusakan jarang terjadi, bahwa para tetangga di sekitar

lokasi ikut terlibat. Bahkan sebaliknya, seringkali mereka berusaha melindungi

gedung-gedung Kristen. Ujung tombak dari massa yang menyerang pada umumnya

adalah mahasiswa dan pelajar dari lembaga-lembaga pendidikan Islam

yang telah digembleng secara fanatik14. Mereka memperlengkapi diri dengan bom

molotov dan bensin serta meneriakkan “Allahu Akbar”. Merekalah yang memimpin

aksi-aksi penyerangan15. Dalang kerusuhan yang sebenarnya belum pernah

dapat ditangkap. Namun ada banyak bukti yang mengindikasikan bahwa kelompok

fanatik Islam memanfaatkan momen serta kekecewaan dan nafsu merusak

dari massa untuk kepentingan kelompoknya. Aksi-aksi tersebut juga menyangkut

jumlah dana yang besar, sebagaimana yang sering diisukan. Pemuda-pemuda

yang menurut saksi mata dalam jumlah besar diangkut dengan truk, mudah

diikutsertakan, apabila diberi imbalan uang, meskipun tidak seberapa.

Hingga kini para penyerang merusak gedung-gedung dan prasarana lainnya

sedangkan jatuhnya korban manusia masih merupakan efek sampingan. Hal ini

dapat dilihat pada pembakaran Gereja Pentakosta Pusat Surabaya di Situbondo

di mana sepasang misionaris tua serta putri dan cucunya bersama seorang

perempuan muda lainnya dari rumah tetangga dilalap api dan terbakar sampai

mati. Pada umumnya aksi kekerasan tidak bertujuan untuk membunuh manusia..

Tujuan mereka adalah untuk menimbulkan keresahan di kalangan warga

Kristen, seperti halnya setelah terjadi peristiwa bom di sejumlah gereja pada Hari

Natal 2000, dimana banyak umat lalu takut pergi kerumah ibadah untuk mengikuti

upacara kebaktian.

Para pengamat menunjukkan bahwa apabila angka-angka dari daerah-daerah konflik

tidak ikut diperhitungkan, maka angka rata-rata gereja yang dirusak menunjukkan

suatu penurunan12. Apabila data statistik mengabaikan kerusuhan-kerusuhan

di Maluku dan Poso, maka di tahun terakhir kekuasaan Soeharto (1997/98)

rata-rata ada 8,3 gedung gereja per bulan yang dirusak, selama masa Habibie hanya

6,6 dan selama masa Abdurrahman Wahid menurun menjadi 4,3. Dan dalam

pemerintahan Megawati Soekarnoputri angka tersebut turun lagi menjadi hanya

2 per bulan. Apakah ini merupakan sebuah tanda yang memberi harapan atau

apakah pengrusakan kini dialihkan kedaerah-daerah konflik, hanya masa depan

yang akan dapat membuktikan.

Ada bermacam tafsiran terhadap fenomena aksi kekerasan tersebut yang

sangat diderita oleh kaum minoritas agama di Indonesia. Dan jika masalah ini

dibandingkan dengan tempat-tempat lain di Asia Tenggara tidak terdapat persamaannya.

Ada yang mengacu pada potensi konflik bersamaan dengan meningkatnya

ketegangan sosial, yang menyangkut angka pengangguran yang tinggi.

Secara tidak resmi pengangguran sudah mencapai lebih dari 40 %, khususnya di

kalangan kaum muda. Menurut beberapa survey tampak jelas, bahwa pengrusakan

gedung-gedung gereja sering terjadi bersamaan dengan timbulnya kerusuhan

massal. Sebagai contoh disebutkan kerusuhan yang pecah pada tanggal 26

Desember 1996 di kota Tasikmalaya (Jawa Barat) dan sekitarnya13. Hanya dalam

waktu 24 jam saja massa fanatik telah merusak 15 buah gereja berbagai denominasi

Kristiani dan pula berbagai gedung dan prasarana umum misalnya: 18 kantor polisi,

3 hotel, 6 bank, 8 pabrik, 7 supermarket, 4 sekolah Kristen, 8 showroom

mobil dan lagi 89 toko dan restoran milik orang Tionghoa, dan lebih dari 100

buah mobil. Melihat kerusuhan yang begitu besar, perlu dicatat bahwa penyebabnya

hanya masalah sepele, walaupun juga mengandung unsur rawan. Kejadiannya

ialah bahwa pada hari sebelumnya seorang Kiai Islam dianiaya secara berat

di sebuah kantor polisi. Namun kedua belah pihak, yakni kepala polisi dan kepala

pesantren terdekat telah sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara

damai. Tetapi keesokan harinya, para santri yang tidak puas dengan penyelesaian

tersebut, menggelar di mesjid besar sebuah doa protes yang selanjutnya oleh

anasir-anasir radikal dialihkan menjadi aksi unjuk rasa dengan menggunakan

kekerasan. Dalam aksi penjarahan dan pengrusakan selanjutnya ikutserta lebih

dari 10 ribu massa, yang didatangkan dari desa-desa di sekitarnya. Akibatnya aparat

keamanan tidak dapat lagi mengendalikan situasi di tempat.

Bagaimana kita dapat menjelaskan potensi kekerasan dan keinginan merusak

yang ada pada massa? Para pakar yang membuat survey tadi berpendapat,

bahwa masalah tersebut terutama menyangkut rakyat pedesaan yang dirugikan

arus pembangunan dan tidak ikutserta menikmati kemajuan, sehingga mereka

12 13

dilakukan seandainya umat Kristen dilarang untuk menjalankan kebaktian di

rumah-rumah pribadi19. Dilain pihak bantuan dari negara diberikan dengan

mudah untuk membangun banyak mesjid.

Sekolah-sekolah Kristen di Indonesia, karena mutu dan disiplinnya, banyak

diminati juga oleh murid-murid dari agama lain, termasuk agama Islam. Para

orangtua sebelum mendaftarkan anaknya ke sekolah Kristen membuat pernyataan

atas persetujuannya, bahwa anak-anaknya boleh mengikuti segala pelajaran

termasuk agama Kristen di sekolah-sekolah tersebut. Namun ada keputusan

menteri pendidikan dan menteri agama yang menetapkan bahwa setiap murid,

juga di sekolah-sekolah swasta, harus mengikuti pelajaran agama yang dianutnya.

Dengan keputusan menteri tersebut pihak pengurus sekolah Kristen merasa,

bahwa kebebasannya dalam memberikan pelajaran amat dibatasi, karena mereka

diwajibkan memberikan pelajaran agama Islam dan dengan demikian sekolah

mereka kehilangan ciri ke-Kristenan-nya. Dalam bulan Maret tahun 2001 pihak

Depdagri mempertegas lagi dengan mengeluarkan peraturan, yang untuk sementara

hanya berlaku untuk kota madya Yogyakarta, yang mengatakan bahwa ijasah

akhir sekolah hanya akan diakui, apabila murid lulus ujian agama, dalam

hal ini agama yang dianut oleh murid yang bersangkutan. Dengan demikian,

bagi murid yang bukan beragama Kristen semakin mustahil untuk memasuki

sekolah swasta Kristen, walaupun hal tersebut sebenarnya dikehendaki orangtua

murid.

Juga perlu disebutkan tindakan-tindakan diskriminatif yang dialami oleh

kelompok-kelompok minoritas agama yang ‘tidak diakui’ dan terutama kelompok

yang tidak beragama, apabila mereka membutuhkan KTP. Dalam KTP hanya

agama yang diakui saja yang dapat ditulis. Kesulitan yang sama juga dialami oleh

kelompok ini apabila mengurus dokumen perkawinan atau kalau mereka ingin

menjadi pegawai negeri. Yang bersangkutan tidak dapat kawin secara resmi dan

hal ini memaksa calon pengantin untuk masuk salah satu agama ‘yang diakui’,

demi memenuhi persyaratan formil. Tentunya bagi kedua belah pihak hal ini

sangat tidak memuaskan, karena melanggar kebebasan menganut agama menurut

keyakinan masing-masing.

2. Diskriminasi

Secara resmi di Indonesia tidak ada undang-undang atau peraturan yang mendiskriminir

kelompok minoritas agama, namun dalam praktek keadaannya sangat

berlainan. Kini pegawai dan pejabat negara yang beragama Kristen, baik di

pemerintahan maupun di birokrasi, makin menghadapi kesulitan untuk naik

pangkat. Makin sering orang yang beragama Kristen hanya menduduki tempat

yang tidak penting, sedangkan yang beragama Islam mengambil posisi pimpinan.

Menurut pengamat hal ini juga berlaku di perguruan tinggi negeri. Dalam

TNI dan Polri beberapa tahun yang lalu orang-orang Kristen masih dapat menduduki

posisi komando tertinggi. Namun kini, menurut beberapa pihak, hal tersebut

sudah mustahil. Namun perlu dicatat, bahwa tidak semua pengamat

mempunyai pandangan yang pesimistis seperti itu dan ada yang mengemukakan,

bahwa orang-orang Kristen masih saja memegang posisi pimpinan dalam

jabatan publik16. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa, walaupun ada

pengecualian, pengaruh orang-orang Kristen dan kelompok minoritas lainnya

dalam jabatan publik makin terdesak.

Hal tersebut juga berlaku dalam partai-partai politik. Memang orang-orang

Kristen hingga kini masih mempunyai peluang dalam PDI/P, partainya Presiden

Indonesia sekarang, Megawati Soekarnoputri. Lain halnya dalam partai Golkar;

di awal era Soeharto orang-orang Kristen ikut mendirikannya, kini kelompok tersebut

telah tergeser dari posisi pimpinan. Partai baru PAN pada mulanya merupakan

partai yang terbuka untuk semua golongan masyarakat. Namun kini

terutama A.M. Fatwa, yang merupakan salah seorang tokohnya, berusaha untuk

membawa partai tersebut kegaris politik yang lebih berwarna Islam.

Satu diskriminasi berat yang banyak dikeluhkan oleh umat Kristen di banyak

daerah dengan penduduk mayoritas Islam atau Hindu di Bali, adalah dipersukarnya

proses permohonan izin untuk membangun gereja atau gedung paroki.

Aparat pemerintah selalu merujuk pada SKB Mendagri dan Menag dari tahun

196917, yang mengatakan bahwa IMB untuk gereja hanya dapat diberikan, apabila

40 kepala keluarga di lingkungan di sekitar lokasi memberikan persetujuan

secara tertulis. Bagi kelompok minoritas Kristen keadaanya amat sulit untuk memperoleh

persetujuan tersebut dari pihak Muslim. Selain itu di beberapa propinsi

pihak Pemda setempat secara de facto malah lebih keras menjalankan SKB tersebut18.

Perlakuan ini meningkat hingga kesewenang-wenangan dan tentu saja

merupakan tindakan melawan UUD yang menjamin hak semua warganegara

Indonesia untuk menjalankan ibadat sesuai agamanya masing-masing. Jelas

bahwa hak konstitutionil tersebut juga dilanggar, apabila aparat pemerintah melarang

umat Kristen untuk membangun kembali gereja yang sebelumnya telah dibangun

dengan syah, tetapi kemudian dirusak oleh massa. Pelanggaran yang sama

14 15

tentara tidak bertindak untuk menghentikan kerusuhan. Bahkan sebaliknya pihak

Kristen melaporkan, bahwa ada prajurit TNI yang telah ikut berperang di pihak

Muslim.

Sekitar pertengahan Maret kerusuhan di Ambon untuk sementara mereda,

namun di Maluku Tenggara di kepulauan Kei meletus konflik yang besar antara

kelompok agama dan suku. Banyak sekali kampung Kristen, terutama Protestan,

dan Islam menjadi rata dengan tanah. Puluhan ribu pengungsi mencari perlindungan

di sekolah-sekolah milik gereja dan gedung-gedung pemerintah.

Namun berkat pengaruh berbagai pihak, terutama dari Gereja Katolik dengan

didukung oleh hukum adat yang masih kental, maka permusuhan dapat diakhiri

dalam beberapa minggu saja. Perdamaian yang dicapai dapat dipertahankan hingga

kini hari.

Demikian juga di Ambon para pemuka agama dari kedua belah pihak berusaha

untuk menenangkan para pengikutnya. Gereja Katolik terutama Uskup

Ambon menempatkan diri sebagai penengah di antara pihak-pihak yang bertikai.

Sebab pada tahap pertama kerusuhan tampaknya golongan Katolik belum

terlibat dalam konflik berdarah tersebut. Crisis Centre keuskupan yang baru didirikan

membantu semua pihak yang membutuhkan pertolongan dan hingga kini

telah mengkoordinir bantuan untuk ribuan pengungsi dari Ambon dan pulaupulau

di sekitarnya. Di pihak Muslim yang menjadi pengungsi pada waktu awal

adalah pendatang berasal dari Buton dan Bugis, orang-orang yang biasanya

bekerja keras di bidang perdagangan kecil dan telah mencapai keberhasilan. Kini

mereka kehilangan semuanya. Kebanyakan dari mereka lalu kembali ketempat

asalnya di Sulawesi Selatan20. Di pihak lain banyak warga Kristen dari kepulauan

Maluku Utara yang terpaksa mengungsi ke daerah Kristen di Sulawesi Utara.

Sampai saat ini diperkirakan ada sekitar 500.00021 pengungsi di dalam dan di luar

wilayah Maluku dengan proporsi separuh orang Kristen dan separuh orang

Muslim22.

Menanggapi keadaan di belahan tahun kedua 1999 dengan meningkatnya

kerusuhan dan kekejaman, yang menimbulkan korban besar baik material (perumahan,

gedung ibadah) maupun nyawa di kedua belah pihak, berbagai upaya

untuk menciptakan perdamaian mulai muncul. Dalam hal ini yang perlu disebut

ialah “Gerakan Peduli Perempuan” yang sebenarnya juga ingin melibatkan

wanita Muslim, namun untuk sementara harus membatasi diri saja pada wanita

Katolik dan Protestan. Kelompok perempuan ini telah menghadap Gubernur,

Walikota Ambon, DPRD dan Kapolda untuk mengimbau, agar kerusuhan dihentikan

dan perdamaian dipulihkan. Kelompok ini juga melakukan banyak kegiatan.

Mereka mengumpulkan kaum muda dari kedua belah pihak yang bermusuh

dan mengadakan acara bersama untuk menghapus rasa benci yang ada pada

III. Puncak Konflik

1. Konflik Maluku

Konflik terbuka antara golongan Kristen dan Islam di Maluku pecah pada hari

raya Lebaran tahun 1999. Jika melihat kerusuhan yang terjadi sesudahnya hingga

kini dan pengrusakan yang begitu parah, maka penyebabnya dapat dikatakan

hal yang sepele. Waktu itu terjadi pertengkaran antara seorang pengemudi

taksi Kristen dan seorang preman Muslim, yang ingin memeras “uang setoran”

dari padanya. Dalam pertengkaran pribadi itu kedua pihak mendapat dukungan

dari masing-masing kelompok, sehingga timbullah perkelahian massal yang melibatkan

kedua golongan agama. Becak-becak mulai dibakar di jalanan dan perumahan

orang Kristen dan Islam ikut hancur karena api. Setelah tersebar isu,

bahwa gereja Siloe yang terkenal itu dibakar, maka massa pun berbondong-bondong

ke jalan. Dalam hubungan antara kelompok Kristen dan Muslim sebenarnya

sudah lama ada ketegangan dan kedua belah pihak rupanya sudah siap menghadapi

sebuah konflik. Ini dapat terlihat, bahwa sejak hari pertama kelompok

Kristen, yaitu Protestan, mengenakan ikat kepala yang merah sebagai tanda

pengenal dan kelompok Islam mengenakan ikat kepala berwarna putih.

Peperangan dan Pengrusakan

Pada pagi berikutnya di dua kampung Islam di kota Ambon tersiar berita, yang

kemudian ternyata tidak benar, bahwa Mesjid Al Fatah di Ambon telah dikepung

orang Kristen dan dibakar, serta banyak orang Muslim dibunuh. Hal ini membuat

orang Islam memobilisir dirinya, sama seperti yang terjadi di kalangan Kristen

sehari sebelumnya. Massa Islam mulai bergerak menuju Ambon dan di

tengah jalan mereka merusak sebuah gereja Katolik dan tiga gereja Protestan serta

membunuh 16 warga Kristen termasuk perempuan dan anak-anak. Kerusuhan

pun menyebar kebagian lain dari kota dan juga ke desa-desa dan berlanjut berhari-

hari sampai berminggu-minggu berikutnya dengan tingkat kebrutalan yang

makin tinggi dari keduabelah pihak.

Gelombang kekerasan dan pengrusakan juga timbul di pulau-pulau sekitarnya.

Seperti halnya dengan perkelahian antar suku di jaman dulu, warga kampung

yang satu menyerang kampung yang beragama lain dan menghancurkan

desa dan rumah-rumah ibadatnya. Kerapkali juga terjadi bahwa sebuah desa terlebih

dahulu menyerang desa yang lain, karena khawatir desa mereka akan diserang.

Satu kenyataan yang tak dapat dibantah ialah, bahwa di Ambon telah terjadi

pertempuran yang sengit dan kejam. Banyak korban manusia yang gugur

di masing-masing pihak. Yang menarik untuk disimak ialah, bahwa polisi dan

16 17

Yogyakarta. Di wilayah yang telah dikuasai Ja’far Umar Thalib di Ambon, telah

diberlaku syariat Islam. Dia telah menarik perhatian umum di Indonesia dan juga

di pers internasional, ketika dia pada tanggal 27 Maret 2001 menurut ungkapannya

sendiri “untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia” menjatuhkan

hukum rajam kepada seorang Muslim, anggota laskarnya, karena berzinah28.

Dewan pimpinan agama dan militer kaum Muslim di Ambon dalam sebuah pernyataan

menolak tuduhan pelanggaran HAM, karena perajaman tersebut semata-

mata merupakan ketaatan pada perintah Allah29.

Sejak kedatangan Laskar Jihad maka situasi perang saudara di Maluku menjadi

makin parah. Serangan-serangan dari kelompok Islam yang fanatik atas desadesa

dan perkampungan Kristen telah berubah menjadi aksi-aksi pembersihan

etnis dan agama. Kini golongan Katolik dengan gereja-gereja dan prasarana lainnya

tidak luput lagi dari serangan. Rumah sakit Katolik Hative di Ambon dibakar

habis. Demikian juga halnya dengan Universitas Kristen UKIM. Beberapa hari

kemudian Universitas Negeri Pattimurah yang didominir golongan Kristen juga

dihancurkan. Puluhan ribu umat Kristen kini mengungsi dan mencari perlindungan

dimarkas POLRI. Atas ultimatum Laskar Jihad terpaksa Kapolsek Batumerah

menyingkirkan para pengungsi Kristen.

Laskar Jihad terang-terangan mendapat dukungan dari kelompok-kelompok

TNI yang beragama Islam. Sebab, hanya dengan bantuan TNI pada tanggal 21

dan 22 Juni tahun 2000 pihak Laskar Jihad berhasil menyerang dan mengalahkan

kompleks POLRI di Tantui/Ambon termasuk tangsi dan asrama bagi 2000

keluarga dan membakarnya sampai habis. Pihak Laskar Jihad menyerang dua

gudang senjata dan berhasil menjarah 832 pucuk bedil, 8000 kotak aminisi dan

lusinan pakaian seragam Brimob30.

Pemaksaan Masuk Islam

Salah satu hal yang sangat menyedihkan dalam konflik Maluku ialah pemaksaan

masuk Islam. Walaupun pihak Islam dan pemerintah berusaha meredam

atau membantah isu tersebut, namun fakta dengan jelas membuktikan yang lain.

Bukan kebetulan bahwa perbuatan-perbuatan yang jelas melanggar HAM tersebut

terjadi sejak Laskar Jihad mengambil alih komando pimpinan atas golongan Islam

di Maluku.

Pada tanggal 23 Nopember 2000 dan hari-hari berikutnya kampung-kampung

Kristen di Pulau Kesui satu persatu di kuasai Laskar Jihad dan semua warga

yang melawan atau tidak melarikan diri dibunuh. Rumah-rumah dibakar dan

gereja-gereja dirusak31. Beberapa ratus orang Kristen berhasil mengungsi ke

pulau tetangga. Sekitar 625 orang Katolik dan Protestan mula-mula berhasil mengungsi

ke pedalaman pulau. Namun karena luas pulaunya kecil, maka akhirnya

mereka. Atas usaha mereka maka kota bagian Nania dan Pohon Pule di Ambon

dinyatakan sebagai zona damai. Namun kedua pihak yang bertikai menolak usaha

mereka. Ibu-ibu Muslim yang ingin bergabung mendapat ancaman dari orang

mereka sendiri.

Akhir Desember 1999 konflik baru timbul lagi, ketika gereja Protestan Siloe

di Ambon yang bersejarah itu dibakar hingga tersisa tembok-tembok dasarnya

saja. Sebagai balasan terhadap tindakan itu maka mesjid besar di Ambon dibakar

juga. Namun dalam bulan Februari 2000 suasananya menjadi tenang kembali.

Di kedua belah pihak timbul makin banyak suara yang menghendaki dihentikannya

pembunuhan dan kekerasan yang tak berguna itu. Tetapi kemudian

muncullah para pelaku baru yang menghancurkan semua harapan bagi tercapainya

perdamaian. Dari bulan Maret hingga Mei sekitar 10.00023 anggota Laskar Jihad

datang dari Jawa. Dengan demikian keadaanpun berubah secara radikal. Hingga

saat itu dalam pertikaian antara penduduk setempat, baik golongan yang beragama

Kristen maupun Islam pada umumnya menggunakan senjata-senjata sederhana

atau yang dirakit sendiri, sehingga ada keseimbangan antara kedua belah pihak.

Namun kini keadaannya berubah dengan datangnya pejuang-pejuang yang terlatih

dari wilayah lain di Indonesia yang bersenjata modern. Sebagian TNI yang

beragama Islam bergabung dengan kelompok jihad. Dengan demikian terjadilah

perubahan keseimbangan kekuatan yang menguntungkan golongan Islam24.

Duapuluh dua organisasi Islam garis keras pada tanggal 7 Januari 2000

menggelar rapat raksasa dengan ratusan ribu peserta di lapangan Monas Jakarta

dan menyerukan perang suci di Ambon dan Maluku guna “membebaskan saudara

dan saudari Muslim dari penindasan kaum Kristen”25. Dalam rapat raksasa

tersebut tokoh penting dari elit politik yang kini masih menjabat posisi puncak

di Indonesia tampil memberi sambutan, a.l. Amien Rais yang pada waktu itu dan

sekarang menjabat Ketua MPR dan Hamzah Haz yang kini menjabat Wapres RI26.

Abdurrahman Wahid, yang waktu itu menjabat presiden RI, menolak untuk

menerima delegasi Laskar Jihad di istana Presiden. Perintah Presiden untuk

menahan Laskar Jihad, supaya jangan meninggalkan Pulau Jawa tidak dipedulikan

oleh pihak TNI dan POLRI. Malah senjata dan amunisi berhasil dikapalkan

ke Ambon27.

Panglima tertinggi Laskar Jihad ialah Ustaz Ja’far Umar Thalib, yang pernah

berkuliah di Medina dan di sana bergabung dengan kelompok yang dominan

di Arab Saudi, yakni kelompok Wahabi, yang merupakan kelompok Islam garis

keras. Ia kini berjuang bersama pengikut serta simpatisannya untuk merombak

Indonesia menjadi sebuah negara Islam. Pasukan Laskar Jihadnya yang berjumlah

ribuan orang, telah mendapat latihan militer selama beberapa minggu di Bogor.

Kini pusat latihan Laskar Jihad dipindahkan ke Kaliurang yang terletak di utara

18 19

termasuk Maluku, telah memberi kepada kaum elitnya suatu keunggulan untuk

menduduki posisi-posisi politik di propinsi tersebut setelah ditinggalkan oleh

pihak Belanda. Setelah penumpasan RMS tahun 1950 Presiden Soekarno secara

politis bertindak bijaksana dengan tidak mengutak-utik posisi orang-orang Kristen

Protestan. Maka dari itu, pihak Kristen selalu menempati posisi Gubernur

dan Pangdam. Selanjutnya Soekarno membangun daerah itu melalui proyek-proyek

nasional32. Namun dalam dekade-dekade berikutnya keadaan ini mengalami

perubahan, karena Soeharto lebih mengharapkan dukungan dari golongan

Islam. Golongan Kristen digusur dari kedudukan-kedudukan penting di pemerintahan

dan tidak ada lagi Gubernur dan Pangdam yang beragama Kristen. Ditambah

lagi pengaruh kaum pendatang Muslim yang secara ekonomis lebih berhasil.

Kelompok ini menguasai perdagangan kecil dan cepat sekali menyekolahkan

anak-anaknya dengan baik, sehingga bagi mereka terbuka kesempatan untuk

mendapat posisi di masyarakat.

Di samping itu telah terjadi satu perubahan mendasar dalam komposisi penduduk

menurut asal-usul, sejak pemerintah pusat menjadikan Pulau Seram di

Maluku Tengah sebagai daerah transmigrasi. Kebanyakan transmigran yang

beragama Islam meninggalkan lokasi transmigrasi dan pindah ke kota. Di sana

peningkatan kepadatan penduduk mempersulit situasi sosial ekonomi dan

mudah menimbulkan konflik antar warga.

Berbeda dengan golongan Kristen Protestan yang diuntungkan oleh orangorang

Belanda yang Calvinis, para penduduk Muslim di Maluku beroposisi terhadap

penjajah yang beragama Kristen dan segala bentuk manifestasi pengaruhnya.

Sebagaimana halnya di daerah lain di Indonesia, kelompok Muslim lama

sekali menolak pendidikan modern yang berorientasi ke Barat dan dengan

demikian mengambil posisi defensif terhadap golongan Kristen, yang tidak

merasa takut terhadap kebudayaan Barat. Sehubungan dengan itu, mudah

dimengerti mengapa golongan Islam merusak universitas-universitas yang didominir

golongan Kristen di Ambon. Kerenggangan antara kedua kelompok itu

menjadi jelas apabila orang mengingat, bahwa di Pulau Saparua dekat Ambon

masih ada kaum tua-tua adat Islam yang hingga kini tidak melupakan, bahwa

dalam abad ke-17 setelah kalah melawan Belanda, sebagian tanah mereka dibagikan

kepada kampung-kampung tetangga yang beragama Kristen dan bersekutu

dengan pihak Belanda. Hingga kini mereka tetap menuntut kembali tanah

mereka33.

Suatu faktor penting terutama pada saat permulaan konflik adalah preman-

preman Ambon di Jakarta yang terorganisir dalam gang Kristen dan gang

Islam. Mereka pada bulan Desember 1998 ditangkap oleh aparat keamanan

dalam jumlah ratusan orang, lalu dikirim kembali ke kota Ambon. Disana

mereka tertangkap dan dipaksa memilih antara bersedia disunat atau langsung

dibunuh. Hal yang sama juga menimpa 140 warga Kristen di kampung Korfutin

dan Korlokin di Pulau Teor, yang pada tanggal 11 Desember 2000 dipaksa

oleh Laskar Jihad supaya mereka disunat baik pria maupun wanita.

Sebagaimana baru diketahui di kemudian hari, beberapa bulan sebelumnya

di Pulau Seram, Buruh dan Bacan sekitar 6000 warga Kristen dipaksa untuk masuk

Islam. Tetapi pemerintah setempat berusaha untuk menutupi kejadian yang berkaitan

dengan pemaksaan masuk agama Islam tersebut. Pater Yos Kuda Makin

SVD, pastor kepala paroki Masohi di Pulau Seram, berusaha sekuat tenaga untuk

mengungkap tabir kegelapan ini. Hingga kini sekitar 800 warga Kristen, yang telah

dipaksa untuk disunat, dievakuasi dari pulau Kesui dan Teor. Sebagian besar mereka

tetap menderita trauma, karena dipaksa disunat dan kini ditampung di sebuah

gereja di Ambon. Dan masih ada lebih banyak lagi orang di pulau-pulau lain,

yang telah dipaksa dengan kekerasan untuk mengganti agamanya. Apa yang terjadi

dengan mereka? Apakah mereka juga akan mengalami nasib yang sama seperti

yang pernah dialami kampung-kampung Kristen dan penghuninya di pedalaman

Propinsi Sulawesi Selatan, yang dihancurkan oleh gerombolan

pemberontak DI/TII dari tahun 1948 - 1961, tanpa pernah diselesaikan secara

hukum?

Pada tanggal 23 Desember 2000 sekitar 500 pemimpin Gereja dari semua

denominasi berkumpul di gereja Maranatha, Ambon, guna memprotes aksi

pemaksaan masuk Islam yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila

dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada akhir acara mereka menyerahkan

kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah Indonesia sebuah pernyataan

menentang pelanggaran HAM yang sangat berat di Maluku, termasuk aksi

pemaksaan orang untuk masuk Islam.

Sebab-musabab

Berhadapan dengan berlarut-larutnya kerusuhan dan kekerasan fisik di Maluku

orang bertanya, apakah sebenarnya sebab musabab dari kerusuhan berdarah ini.

Dengan cemas para pengamat menyaksikan meledaknya kebencian dan tindakan

di luar perikemanusiaan antara kelompok masyarakat yang berbeda agama. Apabila

dianalisa secara mendalam akan dapat disimpulkan, bahwa perbedaan agama

memang dapat berperan, terutama dalam memobilisir massa, namun bukan

merupakan penyebab sebenarnya dari konflik tersebut. Berikut ini akan diberikan

secara singkat saja sebab-musabab yang sangat rumit dari masalah tersebut.

Pihak Kristen Protestan secara tradisionil menempati posisi penting di jajaran

Pemda dan dalam birokrasi pendidikan dan kesehatan. Pendidikan modern

yang secara intensip dibangun oleh semua golongan Kristen di seluruh Indonesia

20 21

semua orang Kristen yang kafir itu bersama para pemimpinnya dimusnahkan

dan dibunuh”36.

Menurut laporan pers, Wapres RI Hamzah Haz yang menyatakan pribadinya

sebagai pembela pemberlakuan syariat Islam, ditugaskan oleh Presiden

Megawati Soekarnoputri untuk memperantarai kelompok-kelompok yang bertikai

di Maluku guna mencapai perdamaian. Kita nantikan saja perdamaian yang

adil itu.

2. Konflik di Daerah Poso

Di samping Maluku Wapres Hamzah Haz memperoleh tugas tambahan, yaitu

mengusahakan perdamaian bagi daerah konflik lain. Daerah yang dimaksud ialah

Kabupaten Poso dengan ibu kotanya yang bernama sama di propinsi Sulawesi

Tengah. Kabupaten tersebut hampir seluruhnya beragama Protestan dengan beberapa

kampung Islam di daerah pesisir dan sejumlah pendatang beragama Katolik

di kota Poso. Bupati Poso selalu beragama Protestan, sampai beberapa tahun

terakhir ini seorang Muslim diangkat untuk menduduki jabatan tersebut. Dan

sejak itu dominasi mulai dirintis oleh golongan Muslim dengan mengisi jabatan-

jabatan penting dengan orang-orang mereka. Orang Kristen merasa didiskriminasi,

karena baik Pemda maupun polisi dan pengadilan, hampir semuanya

sudah berada di tangan golongan Islam. Akhirnya, pertengkaran antara anakanak

muda yang sifatnya hanya sepele memicu konflik yang berkepanjangan.

Sejak tahun 1999 banyak rumah Muslim dan 54 kampung Kristen dirusak.

Angka korban di kedua belah pihak menyebut 235 jiwa. Namun kemungkinan

besar angka sebenarnya jauh lebih tinggi dari itu. Ada 21 gereja Kristen yang dirusak

dan kebanyakannya hancur total. Mengenai jumlah mesjid yang dirusak tidak

diperoleh keterangan. Hingga kini tiga gembong Kristen telah diseret kepengadilan

dan telah dihukum mati dan 200 pengikutnya telah mendapat hukuman

penjara. Pihak Kristen merasa tidak adil, karena provokator utama pihak Muslim,

yang merupakan adik lelaki dari Bupati hanya mendapat hukuman 2 tahun

penjara. Sementara itu diskriminasi terhadap kelompok Kristen berjalan terus.

Di antara beberapa ratus pegawai negeri baru hanya sedikit yang beragama Kristen.

Juga pembunuhan berlangsung terus. Tampaknya jelas, bahwa konflik ini

tidak akan dapat diselesaikan oleh Pemda setempat. Yang perlu diperhatikan ialah,

seberapa jauh tuntutan para pemimpin Gereja Protestan kepada pemerintah

pusat, untuk bertindak sebagai instansi netral dalam menegakkan keadilan,

akan dapat dipenuhi.

Di pihak Muslim kini Laskar Jihad mempersiapkan diri untuk beroperasi di

kabupaten Poso. Bagi mereka hal ini merupakan sebuah konflik agama, karena

kelompok-kelompok ini, setelah konflik berdarah tersebut meletus, sesuai skenario

menggabungkan diri dengan kedua belah pihak yang bertikai. Terdapat

petunjuk jelas, bahwa ada tokoh-tokoh TNI baik yang telah pensiun maupun

yang masih aktif, dalam mencapai tujuan politiknya secara intensip berupaya

untuk memperuncing ketegangan yang ada antara kelompok Kristen dan Islam

untuk menciptakan situasi chaos34.

Peranan yang sangat menentukan dalam perluasan dan peruncingan konflik

di Maluku telah dimainkan oleh jaringan kelompok Islam garis keras dalam

upaya merekrut dan mengirim sepuluh ribu anggota Laskar Jihad. Mereka bekerjasama

dengan pihak-pihak TNI yang berkepentingan. Akibat kekerasan yang

terjadi hingga kini amat mengerikan: Lebih dari 10.000 orang dari kedua belah

pihak telah dibunuh. Ratusan ribu orang terpaksa mengungsi dan meninggalkan

kampung halaman mereka. Banyak kampung yang tinggal merupakan

puing dan abu, sebagian besar kota Ambon berupa sisa reruntuhan belaka.

Hingga kini 175 gereja Kristen dan Katolik telah dirusak dan kebanyakannya hancur

lebur. Juga 28 mesjid telah dibakar35. Tetapi pengrusakan mesjid hanya terjadi

pada tahap pertama kerusuhan, sejak tahun 2000 tidak ada lagi mesjid yang

kena musibah. Pengrusakan gereja oleh Laskar Jihad berlangsung terus hingga

penulisan studi ini. Upaya-upaya untuk mendesak kedua pihak yang bertikai,

untuk menghentikan pertikaian hingga kini belum berhasil. Wakil-wakil dari

kedua Gereja Kristiani sepakat untuk menuntut perdamaian. Sejak permulaan

Uskup Katolik Mgr. Mandagi telah menyerukan kepada semua pihak yang bertikai,

kepada Pemda setempat, pemerintah pusat di Jakarta dan masyarakat

internasional untuk mengupayakan penyelesaian yang adil atas konflik tersebut.

Uskup Katolik ini pada bulan April 2001 bersama wakil-wakil golongan Protestan

dan Islam telah mengunjungi Komisi HAM PBB di Geneva. Rombongan

ini bersama-sama mengunjungi juga pusat Persatuan Eropa di Brussel dan beberapa

negara Eropa untuk memohon perhatian atas pelanggaran HAM dan situasi

gawat di Maluku. Semua usaha-usaha mencari perdamaian belum juga membuahkan

hasil yang berarti. Tetapi keamanan mulai lebih terjamin sejak

penyerangan massal dari Laskar Jihad ditindak oleh TNI dan POLRI dengan kekuatan

senjata.

Persyarat untuk perdamaian yang harus dipenuhi ialah, bahwa wakil-wakil

Islam yang bertanggungjawab dapat melibatkan diri dalam usaha mencari

penyelesaian tanpa diancam oleh unsur-unsur dari golongannya sendiri. Namun

kaum fanatik masih sangat berdominan. Dalam sebuah pidato radio yang disiarkan

pada tgl. 11 Mai 2001 dari mesjid Al Fatah di Ambon Ustadz Attamimi

menyatakan perang kepada siapapun yang berani berbicara mengenai perdamaian.

Secara harafiah dia mengatakan: “Tidak akan ada perdamaian, sebelum

22 23

Di propinsi-propinsi Kalimantan Barat dan Tengah pada tahun-tahun terakhir

ini terjadi pembantaian yang mengerikan antara penduduk asli Dayak dan suku

Melayu di satu pihak melawan kaum pendatang yang berasal dari Madura. Aksiaksi

kekerasan berdarah ini mengikuti tradisi perang antar suku. Di sini jelas terlihat,

bahwa telah terjadi konflik antar suku dan bukan antar agama, karena yang

melawan orang Madura yang beragama Islam itu bukan hanya orang Dayak, yang

mayoritasnya beragama Kristen, tetapi juga orang Melayu yang beragama Islam.

Hal ini tampak dari terlindungnya mesjid-mesjid dari aksi pengrusakan pada saat

terjadi pembakaran kampung-kampung.

IV. Reaksi Pemerintah dan Masyarakat

1. Negara dan Aparatnya

Sikap pemerintah pusat di Jakarta menanggapi aksi kekerasan terhadap kelompok-

kelompok agama minoritas seperti pengrusakan gereja dan pelanggaran HAM

di daerah-daerah konflik, bersifat mengambang. Pemerintah menyesalkan kejadian-

kejadian tersebut dan mengundang para wakil semua agama untuk membicarakan

bersama masalah konflik. Pemerintah sendiri menolak dengan tegas

aksi-aksi kekerasan tersebut. Namun orang berkesan, bahwa tindakan pemerintah

lebih bersifat simbolik, karena hingga kini pemerintah belum pernah mengambil

tindakan nyata untuk melindungi warganegaranya.

Pemerintah setempat bereaksi bermacam-macam. Beberapa di antaranya

seperti Sultan Yogyakarta bertindak dengan tegas untuk menjaga ketertiban

umum dan dengan demikian melindungi kelompok-kelompok agama minoritas.

Namun secara keseluruhan kesan yang diperoleh ialah, bahwa pemerintah

daerah tidak sepenuhnya menggunakan wewenang yang dimiliki dalam menghadapi

kelompok-kelompok yang menggunakan aksi kekerasan.

Pantas dipertanyakan, seberapa jauh peran lembaga-lembaga penegak

hukum dalam menanggulangi krisis yang telah melanda seluruh negeri. Jawaban

yang diperoleh atas pertanyaan tersebut sangat mengecewakan. Pada umumnya

orang berkeyakinan, bahwa di Indonesia tidak berlaku lagi kedaulatan

hukum. Belum pernah sebelumnya dasar moral dari negara hukum menjadi begitu

rusak seperti sekarang, karena para hakim dengan mudah dapat dibeli seperti

halnya para politisi. Sering kita mendengar, bahwa di pengadilan tidak mungkin

diambil keputusan yang adil, apakah itu menyangkut pelanggaran HAM atau

ketidakadilan terhadap golongan agama atau dalam penanganan perkara-perpara

misionaris di masa lalu telah berhasil membujuk orang-orang Islam pindah

agama. Demikianlah alasan yang disebut dalam seruan mereka37. Mereka tidak

mau tahu, bahwa penduduk wilayah itu sebelum pindah ke agama Kristen, menganut

agama suku dan bukan agama Islam. Pimpinan laskar yang berkedudukan

di Yogyakarta secara tegas mengatakan, akan menolak setiap usaha perdamaian,

karena menurut pendapat mereka usaha tersebut hanya merupakan niat

pemerintah untuk menutup-nutupi kegagalannya dalam mengusut kejahatankejahatan

yang telah dibuat terhadap umat Islam. Sesuai pengalaman di Maluku,

maka golongan Kristen mengkhawatirkan hal terjelek yang akan terjadi, apabila

para anggota Laskar Jihad dapat beroperasi di kabupten Poso.

3. Daerah-Daerah Konflik lain

Di propinsi Aceh di ujung Barat Laut wilayah Indonesia GAM, yang didirikan

pada tahun 1976, melanjutkan dan mengintensifkan perlawanan rakyat Aceh,

yang dulu melawan kekuatan kolonial Belanda dan kini menentang Negara Kesatuan

Indonesia. Dalam pertempuran-pertempuran sengit melawan pasukan

Indonesia telah terjadi pembantaian yang menelan korban ribuan orang termasuk

penduduk sipil. Selain itu banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua

belah pihak. Dalam konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun ini, agama

tidak main peranan, karena dalam propinsi ini Islam sangat berdominasi. Konflik

disebabkan oleh tuntutan mutlak para pemberontak untuk mendirikan

negara merdeka yang terpisah dari Indonesia.

Selama tahun 1998 ada 6 gereja dipropinsi Aceh yang dirusak38. Pada tanggal

20 Juli 1998 di kabupaten Kuta Serangan di Aceh Tengah, empat gereja Protestan

dibakar habis dan pada tanggal 31 Agustus 1998 di Lhokseumawe, Banda

Aceh sebuah gereja Metodist dan lagi sebuah gereja Batak terkena lemparan batu

sehingga rusak berat. Semua indikasi mengatakan, bahwa kedua kejadian tersebut

bersifat lokal dan terbatas, karena sejak itu tidak lagi terjadi gangguan terhadap

gereja.

Di propinsi Papua (Irian Jaya) sejak bertahun-tahun terjadi pelanggaran HAM

berat oleh pihak TNI terhadap penduduk setempat yang kebanyakan beragama

Kristen. Hingga kini pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengijinkan

diadakannya sebuah referendum untuk menentukan kemerdekaan wilayah tersebut.

Dalam pertikaian ini pihak Gereja tidak menjadi sasaran aksi kekerasan.

Namun ada bahaya, bahwa kekecewaan penduduk setempat dapat berubah

menjadi sifat agresif dan menimbulkan aksi kekerasan terhadap para pendatang

yang jumlahnya besar dan hampir semuanya beragama Islam, sehingga konflik

dapat mengambil bentuk pertikaian antar agama.

24 25

kerjasama antara beberapa golongan di dalam tubuh TNI dengan kelompokkelompok

Islam garis keras. Oleh karena itu bukannya tidak mungkin, bahwa

ada aparat keamanan yang tidak mencegah tindakan kelompok-kelompok fanatik.

2. Pendapat Umum

Media massa memberitakan secara berbeda-beda tentang kekerasan dan terutama

tentang konflik bersenjata. Koran-koran besar berusaha menyajikan berita

yang objektif, namun jelas bahwa koran terbesar yaitu harian KOMPAS harus

bergerak sangat hati-hati. Sebaliknya majalah berita mingguan TEMPO sangat

terbuka dan seperti biasanya berani langsung menyebut nama. Koran-koran lokal

dalam pemberitaannya sering bersifat tendensius. Mereka menjadi alat perjuangan

bagi kedua belah pihak yang bertikai. Karena itu, pemberitaan mereka mengarah

kepada pembentukan perasaan solider satu kelompok agama dalam permusuhan

dengan kelompok lain. Untuk meredam hal tersebut pihak YLBH di

Jakarta telah dua kali mengumpulkan wartawan dari kedua pihak yang bertikai

untuk bersama membahas permasalahan secara objektif.

Warga masyarakat pada umumnya prihatin atas kekerasan yang ditujukan

kepada kelompok minoritas agama, karena sering mereka ini adalah tetangga yang

baik. Mereka membantu para korban dengan bahan makanan dan secara gotong

royong mengambil langkah-langkah pengamanan dalam menghadapi aksi

kekerasan. Ada kelompok-kelompok LSM kecil dan organisasi-organisasi bantuan

hukum yang dengan sungguh-sungguh membantu para korban. Di Jawa Timur

para anggota organisasi pemuda Islam Ansor39 memberi bantuan dengan menjaga

gereja-gereja Kristen terhadap serangan-serangan kaum teroris. Bahkan

pada malam Natal tahun 2000 seorang pemuda Ansor sampai menjadi korban

tewas terkena bom40.

3. Gereja-gereja

Kalangan Gereja sendiri cukup menyadari ancaman dari situasi yang ada. Dalam

pernyataan resminya kedua Gereja, Protestan dan Katolik, mengecam secara tegas

semua aksi kekerasan di Indonesia. Namun kedua Gereja mengetahui, bahwa dalam

pusat kekuasaan politik mereka kurang mempunyai pengaruh. Oleh karena itu,

kedua Gereja hanya dapat menghimbau pemerintah untuk mengambil langkahlangkah

yang perlu untuk dapat menghentikan aksi-aksi kekerasan, terutama di

daerah-daerah yang dilanda konflik. Kedua Gereja tersebut juga sadar, bahwa dengan

sistem hukum yang tidak berjalan, gereja tidak akan mendapat perlindungan

kara lain seperti yang menyangkut skandal korupsi. Sering dikatakan, bahwa proses

pengadilan tidak memberi harapan apapun untuk berhasil. Situasi seperti ini

disebabkan, karena biasanya dengan uang orang dapat mempengaruhi keputusan

hakim. Disamping itu banyak hakim yang merasa takut atas reaksi terhadap keputusannya.

Kalau massa dapat digerakkan untuk menakut-nakuti orang, maka

sebuah perkara, umpamanya mengenai gereja-gereja yang dirusak, tidak akan

diajukan lagi. Apabila penilaian pesimistis semacam ini mengenai sistem hukum

di Indonesia benar, maka kelompok-kelompok minoritas yang terancam aksi

kekerasan tidak dapat berharap banyak dari lembaga pengadilan.

Polisi tidak bertindak, demikian sering dilaporkan. Rupanya polisi belum siap

dengan tugas barunya sebagai penanggungjawab tunggal atas keamanan dalam

negeri. Dan polisi rupanya belum berpengalaman dalam menghadapi massa yang

beringas. Seringkali polisi ragu-ragu untuk bertindak tegas, karena di masa lalu

dituduh melanggar HAM. Apabila melihat luas wilayah Indonesia dan begitu

banyaknya daerah konflik, maka jelas, bahwa polisi kekurangan personil. Disamping

itu polisi kekurangan peralatan dan tidak mempunyai logistik yang efektif,

kecuali Brimob. Gaji polisi juga tidak tinggi, terutama bagi mereka yang berpangkat

rendah, sehingga kurang memberi motivasi mengabdi sepenuhnya.

Memperhatikan semua faktor-faktor ini, maka sulit untuk mengharapkan,

bahwa polisi akan melakukan tugasnya dengan baik dalam penyidikan perkara

dan melindungi kelompok minoritas.

Dan bagaimana dengan TNI? Dulu dasar ideologi TNI ialah Pancasila. Dengan

sangat tegas dan keras TNI menindak segala macam gerakan ekstremis. Secara

formal hal tersebut kini juga masih berlaku. Namun TNI tidak lagi merupakan

sebuah kesatuan yang monolitik. Terdapat perbedaan di antara berbagai

kelompok didalam tubuh TNI. Di samping itu, TNI juga kurang digaji dan

kurang alat perlengkapan. Namun demikian, TNI mempunyai struktur komando

yang teratur rapih sejajar dengan semua tingkat pemerintahan sipil, mulai dari

pusat hingga tingkat desa. TNI juga mempunyai jaringan intelejensi yang menjangkau

seluruh wilayah negara. Oleh karena banyaknya pelanggaran HAM di

masa silam dan banyak dari padanya yang sama sekali tidak diselesaikan

dengan tuntas, maka TNI telah kehilangan reputasinya di kalangan rakyat. Berdasarkan

tuntutan politik, kini TNI harus mengkonsentrasikan dirinya pada pertahanan

negara serta mengembangkan profesionalismenya. Di kalangan publik

dan terutama di antara para aktivis mahasiswa TNI sangat ditentang, terutama

dalam hubungan dengan dwifungsi TNI, yang menyangkut peran politik TNI

di dalam negeri. Hal ini mendorong TNI untuk mencari dukungan di kalangan

masyarakat luas. Di kelompok-kelompok Islam tertentu kelihatannya mereka terbuka

untuk bekerja-sama. Dari sini dapat ditarik kesimpulan, bahwa ada ikatan

26 27

V. Ringkasan dan Perspektif Masa Depan

Tidak dapat dipungkiri, bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk

Muslim terbesar di dunia, dalam konstitusinya memberi jaminan kepada

setiap warganegaranya untuk bebas menganut agamanya. Kenyataan ini diterima

secara positif oleh bagian terbesar bangsa Indonesia dan oleh mayoritas

tokoh masyarakat serta partai politik, yang pada saat ini mempunyai pengaruh

politis besar. Kebebasan ini adalah hasil kesepakatan antara pihak yang menghendaki

negara sekuler dan pihak yang menginginkan berdirinya negara Islam

dimasa persiapan kemerdekaan. Dengan demikian persatuan dan kesatuan

bangsa dengan beragam budaya dan agama dapat terwujud. Kompromi tersebut

dikenal dengan nama Pancasila atau “lima tiang” yang merupakan dasar konstitusi

negara. Sila pertama mengatakan bahwa Ketuhanan yang Mahaesa merupakan

bagian konstitutif negara Indonesia, tidak lebih dan tidak kurang.

Sejak awal sebagian kelompok politis Islam tidak setuju dengan kompromi

nasional yang digagas oleh “the Founding Fathers” Republik ini. Dewasa ini tuntutan

untuk memasukkan kembali “tujuh kata”, yaitu kewajiban kaum Muslimin

untuk menjalankan Syariat Islam, ke dalam konstitusi disuarakan kembali

dengan gencar oleh sekelompok minoritas Islam. Tuntutan ini didengungkan

oleh partai-partai Islam kecil, yakni Partai Keadilan dan PBB, tetapi juga oleh

partai yang agak besar, yaitu PPP dibawah pimpinan Wapres Hamzah Haz.

Walaupun di DPR mereka hanya merupakan golongan minoritas, namun

mereka melihat kemungkinan dalam panitia pembahasan perubahan UUD,

yang kini sedang bekerja, untuk mencapai tujuannya. Kelompok politis Islam

ini memimpikan sebuah bentuk negara di mana semua undang-undang, semua

lembaga masyarakat dan sistem ekonomi berdasarkan ‘ajaran Islam’. Sedangkan

kelompok-kelompok agama minoritas, termasuk orang Kristen, hanya diberi status

‘golongan yang dilindungi’, dengan kata lain warganegara kelas dua.

Mereka ini tidak akan memiliki hak-hak kewarganegaraan yang sama seperti warga

negara yang beragama Islam - dan inilah yang dikhawatirkan.

Otonomi daerah juga memberi peluang besar bagi keinginan daerah-daerah

tertentu untuk secara de facto menjalankan syariat Islam di wilayahnya, walaupun

dalam UU Otonomi yang mulai berlaku awal tahun 2001 dengan tegas disebut,

bahwa urusan AGAMA tidak termasuk wewenang daerah otonom. Pemberlakuan

hukum syariat di Propinsi Aceh telah memberi harapan bagi daerah

lain untuk melaksanakan hal yang sama.

Satu gejala khusus yang kini muncul di Indonesia ialah timbulnya berbagai

kelompok radikal Islam yang siap untuk memaksakan kehendaknya dengan

yang memadai dalam menghadapi kekerasan dari kelompok-kelompok yang fanatik.

Terhadap para pelaku pengrusakan gedung-gedung gereja kedua Gereja belum

juga mengupayakan proses hukum. Ini disebabkan, karena hingga kini belum seorang

pelaku pun yang sungguh-sungguh ditangkap pihak polisi.

Tujuan utama Gereja sekarang ialah meningkatkan dialog dengan kelompok

moderat yang mayoritas di kalangan Islam guna menjelaskan duduk perkara

yang sebenarnya dan membangun kesadaran umum supaya bersama-sama

melawan pelanggaran HAM dan aksi kekerasan terhadap golongan agama manapun.

Agak menyolok bahwa setiap kali terjadi peristiwa, maka pihak Gereja selalu

berusaha untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan wakil-wakil

golongan Islam. Ini berarti, bahwa reaksi membela diri tidak ditujukan kepada

agama Islam pada umumya, melainkan hanya terhadap kaum fanatik militan

dan para pendukung yang berdiri di belakangnya. Wakil-wakil gereja dan wakilwakil

resmi golongan Islam sepakat dalam mengutuk pengrusakan-pengrusakan

terhadap rumah-rumah ibadah.

Demi kerukunan hidup antarumat beragama, yang penting adalah, bahwa

warga Kristiani tidak terpancing untuk melakukan aksi pembalasan. Di pernyataan

resminya seperti dalam Surat Gembala yang diterbitkan setelah serangan

bom terhadap gereja-gereja Kristen pada Malam Natal tahun 2000 dan dalam

Surat Gembala waktu Paskah tahun 200141 para uskup Katolik dengan tegas dan

berhasil baik menyerukan kepada umat untuk menghindari segala bentuk pembalasan.

Sebaliknya, kepada umat diserukan untuk lebih melibatkan diri dalam

segala lingkup kehidupan di sekitarnya, mulai dari aksi solidaritas dengan

kelompok yang kurang beruntung dan orang-orang yang terpinggirkan dari masyarakat,

seperti kelompok anak jalanan, hingga kepada kegiatan-kegiatan demi

tercapainya perdamaian dan keadilan. Umat Kristen berusaha menjalin hubungan

baik dengan lingkungannya yang beragama lain. Hanya dengan demikian

dapat dimengerti, bahwa ada pemuda-pemuda Muslim yang bersedia untuk

ikut mengamankan gedung-gedung gereja.

Usaha-usaha Gereja juga ditujukan pada umatnya sendiri. Pihak Gereja berusaha

untuk membangkitkan kesadaran umatnya menghadapi situasi genting

sekarang ini dan sekaligus berusaha memperkuat rasa percaya-diri mereka. Di

jemaat-jemaat diberikan penyadaran-penyadaran untuk menghadapi situasi konflik.

Perlu diingat bahwa tidak semua jemaat Kristen diancam aksi kekerasan. Hal

ini berlaku terutama bagi daerah-daerah mayoritasnya penduduk Kristen.

Di samping itu gereja-gereja juga mengkoordinir sistem informasinya. Forum

Komunikasi Kristiani Indonesia (FKKI) membuat dokumentasi dan mempublikasikan

kejadian-kejadian yang menyangkut aksi kekerasan terhadap umat Kristen

dan gereja-gerejanya.

28 29

Bagaimana perkembangan selanjutnya dari kebebasan beragama di Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan ini, yang penting bukanlah hubungan antara

kelompok mayoritas dan kelompok minoritas agama. Hal yang menentukan di

masa depan ialah, bagaimana hasil pergumulan antara kelompok mayoritas Muslim

yang toleran di satu pihak dan kelompok minoritas Muslim yang fanatik beserta

para simpatisannya di lain pihak. Apakah Indonesia akan menjadi suatu

masyarakat sipil yang terbuka dan semua warganegara memperoleh hak yang

dijamin konstitusi untuk hidup sesuai keyakinan agamanya masing-masing. Atau

apakah pihak Islam garis keras akan berhasil tahap demi tahap untuk merubah

sistem pemerintahan menjadi sebuah diktatur keagamaan yang membuat masyarakat

menjadi tertutup dan terkebelakang. Mayoritas besar bangsa Indonesia

tidak menghendaki hal ini. Kita berharap, semoga para pendukung kebebasan

beragama bagi semua golongan berhasil menghimpun keberanian di kalangan

rakyat dan dalam partai-partai politik untuk menghadapi dengan tegas kaum fanatik

sehingga mereka dapat dibendung. Hanya di dalam masyarakat yang terbuka

dan memiliki kebebasan beragama, kelompok minoritas agama akan mendapat

tempat yang aman.

VI. Tuntutan untuk Kebebasan Beragama

di Indonesia

• Pemerintah Indonesia dihimbau supaya dengan segera mengambil langkahlangkah

nyata, untuk memulihkan perdamaian yang adil di Maluku dan di

kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Syarat utama untuk menghentikan konflik

ialah ditariknya Laskar Jihad yang hingga kini dengan kekerasan menghalangi

setiap usaha perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai.

• Pemerintah Indonesia dengan segera harus membantu orang-orang Kristiani

di Maluku, yang dengan kekerasan menjadi korban pemaksaan masuk agama

Islam, supaya mereka memperoleh kembali kebebasan dan hak-haknya.

• Aparat keamanan Indonesia harus segera menghentikan skandal pengrusakan

ratusan gereja dan prasarana gereja lainnya, serta menghukum para pelaku dan

pendukung kejahatan tersebut.

• Kelompok-kelompok minoritas agama sangat memerlukan kebebasan untuk

mendirikan rumah ibadat, supaya umat dapat menjalankan ibadat agamanya

seperti dijamin oleh konstitusi negara.

menggunakan kekerasan senjata. Mereka tidak dilarang oleh aparat negara

dalam melatih laskarnya secara militer dan melibatkan diri di daerah-daerah konflik.

Yang paling menonjol adalah Laskar Jihad, yang telah melakukan pelanggaran

HAM dengan aksi-aksi pembersihan etnis dan agama waktu mereka menghancurkan

kampung-kampung Kristen dan gereja-gereja di Maluku. Hingga

kini aparat negara tidak mengusut hal tersebut. Mereka rupanya bahkan mendapat

perlindungan dari otoritas tertentu di politik dan militer. Tetapi perlu disebutkan

disini, bahwa di Maluku pada awal konflik kedua kelompok yang bertikai

juga telah menunjukkan kebrutalan yang luar biasa dan saling merusak gedung

ibadah.

Salah satu pelanggaran HAM berat dalam konflik di Maluku ialah pemaksaan

masuk agama Islam bagi ribuan orang Kristen, yang menurut laporan saksi mata

telah dipaksa disunat dengan ancaman kematian. Hanya sebagian dari mereka hingga

kini berhasil dievakuasi dengan bantuan pemerintah setempat. Semua harta

miliknya, sekiranya masih ada, terpaksa harus ditinggalkan, sama dengan nasib

ratusan ribu warga dari dua belah pihak, yang harus mengungsi karena konflik ini.

Perlu dicatat bahwa dewasa ini pemerintah serta aparatnya dalam banyak

kasus tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak kebebasan beragama

yang dijamin oleh konstitusi. Pembantaian di daerah-daerah konflik, tetapi

juga pengrusakan gedung-gedung gereja di banyak tempat di Indonesia merupakan

bukti yang sangat menyedihkan. Namun ketidakmampuan pemerintah

untuk memberi perlindungan, tidak dapat diartikan sebagai satu politik baru,

tetapi lebih-lebih merupakan akibat dari keadaan kacau negara secara keseluruhannya.

Kini pemerintah tidak hanya kekurangan dana keuangan, tetapi

tampaknya juga kekurangan orang yang sungguh bertanggungjawab untuk

menyelamatkan negara hukum. Karena diabaikannya hukum, maka yang dirugikan

ialah kelompok masyarakat yang lemah dan kelompok minoritas agama,

yang tidak mendapat perlindungan dalam menghadapi kelompok fanatik.

Menghadapi perkembangan yang mencemaskan ini Gereja tidak berdiam

diri. Dengan pernyataan yang tegas pihak Gereja secara resmi mengecam aksi

kekerasan dan menuntut pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memulihkan

perdamaian. Dengan tegas Gereja meminta umatnya untuk tidak melakukan

segala bentuk pembalasan dan agar para orang beriman memperhatikan

kesulitan ekonomi dan sosial dari tetangga sekeliling yang beragama lain. Gereja

secara khusus mengadakan dialog dengan wakil-wakil Islam yang bersedia diajak

bicara untuk menciptakan suatu suasana keterbukaan dalam menentang segala

bentuk fanatisme. Gereja yakin, bahwa gedung-gedung gereja dan

institusi-institusinya dapat dirusak, namun iman umat tidak dapat dimusnahkan.

30 31

Catatan Kaki

1 Terutama di wilayah Maluku Tengah, yakni di Ambon dan Seram. Di Maluku Utara sudah agak lama tidak terjadi

lagi kerusuhan.

2 Bandingkan Prof.Dr. Franz von Magnis-Suseno SJ di majalah Hidup, 1987

3 Bandingkan Prof.Dr. Franz von Magnis-Suseno SJ: Neue Schwingen fuer Garuda – Indonesien zwischen Tradition und

Moderne, Munchen, 1989

4 Idem, halaman 137

5 Perlu dicatat bahwa istilah ‚agama yang diakui Pemerintah’ atau ‚agama resmi’ tidak ada dasar hukum. Bandingkan

A. Heuken SJ dalam: Ensiklopedi Gereja I, 1991, lihat entri: Agama yang diakui Pemerintah RI: „Penyebab sebutan

salah kaprah ‚agama yang diakui Pemerintah RI’ atau ‚agama resmi’ adalah pasal 1 dari Penjelasan atas Penetapan

Prediden RI No 1 (1965) tentang ‚Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama’.

6 Dalam kenyataannya dewasa ini peranan ICMI tidak menonjol lagi. Sejak mundurnya Habibie organisasi ini kehilangan

pengaruhnya, karena baik organisasi–organisasi Muslim tradiosional maupun yang radikal tidak memandang

perlu untuk membuat sebuah front semacam itu.

7 Bandingkan Dieter Becker: Die Kirchen und der Pancasila- Staat- Indonesische Christen zwischen Konsens und Konflikt,

1996, halaman 1998

8 Idem, halaman 188

9 Dari kelompok yang mendukung diberlakukannya hukum syariat ditekankan, bahwa hukum syariat hanya berlaku

untuk kaum Muslimin dan hak-hak kewarga-negaraan dari kaum non-Muslim, -menurutnya-, tidak akan diganggugugat.

10 Bandingkan Dr. Paul Tahalele and Drs. Thomas Santoso, Editors: The Church and Human Rights in Indonesia, Supplement,

Surabaya, 2001, halaman 1

11 Data-data untuk waktu hingga November 2001.

12 Bandingkan Prof. Dr. Franz von Magnis-Suseno, SJ: Religious Freedom in Indonesia – Situation and Prospects,

Jakarta 2001 (konferensi Pers)

13 Amin Abdulah (dkk): Tasikmalaya, di dalam Mohtar Mas’oed (dkk), editor: Kekerasan Kolektif – Kondisi dan

Pemicu, Yogyakarta, 2000, halaman 97

14 Bandingkan John T. Sidel: Riots, Church Burning, Conspiraces, in: Inggrid Wessel and Georgina Wimhoefer,

(ed.): Violence in Indonesia, Hamburg, 2001, halaman 56

15 Bandingkan Dr. Paul Tahalele and Drs. Thomas Santoso (ed.): The Church and Human Rights in Indonesia, Surabaya,

1997, hal. 184

16 Bandingkan Prof. Dr. Franz von Magnis-Suseno, SJ: Religious Freedom in Indonesia, (yang sudah disebut diatas).

17 Bandingkan Prof. Dr. Sehetapy: Unity and Integrity at Stake? In: Dr. Paul Tahalele: (yang sudah disebut diatas ) hal.161

18 Misalnya dalam radius 500 meter dari lokasi yang akan dibangun gereja tidak boleh ada mesjid atau rumah ibadah

Islam lainnya.

19 Seperti yang terjadi di kota Bima, Pulau Sumbawa.

20 Sekitar 100.000 pengungsi keturunan Buton dan Bugis kini terpaksa tinggal di tempat penampungan di Sulawesi Selatan

dan Tenggara dengan kondisi yang menyedihkan.

21 Bandingkan Jesuit Refugee Service, Berita soal pengungsi diseluruh Indonesia – Too many unmet needs, penjelasan

di internet, September 2001

22 Ada yang memperkirakan, bahwa jumlah pengungsi Muslim sebanyak dua kali lipat dari jumlah pengungsi Kristen.

23 Bandingkan George J. Aditjondro: Notes on the Jihad Forces in Maluku, Juli 2001. Ada sumber lain yang mengatakan,

bahwa pada saat memuncaknya pertikaian ada sekitar 5000 pejuang Laskar Jihad yang terlibat dan sekarang

masih ada sekitar 2500 anggota yang ikut terlibat kerusuhan.

24 Bandingkan George J. Aditjondro: Guns, Pamphlets and Handie-Talkies, dalam: Inggrid Wessel dan Georgina Wimhoefer:

(dalam dokumen yang telah disebut di atas ) halaman 112

25 Bandingkan George J. Aditjondro, (seperti di atas) halaman 118

26 idem, halaman 118

27 idem, halaman 118

28 lihat keterangan via internet dari Laskar Jihad (Laskarjihad.or.id) tanggal 30-3-2001

29 lihat keterangan via internet dari wakil masyarakat Muslim di Ambom: Pernyataan Bersama Umat Islam Ambon

(www.laskarjihad.or/press/pro-rajam) tanggal 17-5-2001

30 Bandingkan George J. Aditjondro, (seperti disebut diatas ), halaman 117

31 Bandingkan Crisis Centre Keuskupan Ambonia, Lintas Peristiwa Kerusuhan di Maluku - Periode 15 Januari 1999 -

13 April 2001

32 Bandingkan George Aditjondro: seperti diatas, halaman 104

33 idem, halaman 105

34 idem, halaman 112

35 Bandingkan Dr. Paul Tahalele: Molucas – Acual News, in: The Church and Human Rights in Indonesia, Supplement,

halaman 11

36 Bandingkan Crisis Centre: seperti disebut diatas halaman 35

37 Bandingkan Ayip Syafrudin: Mengapa Laskar Jihad ke Poso? (www.laskarjihad.or.id./artikel/keposo)

38 Bandingkan Dr. Paul Tahalele, (seperti disebut di atas), Supplement, hal. 3

39 Organisasi pemuda ini tergabung dalam NU (Nahdlatul Ulama).

40 Namanya ialah Sdr. Riyanto, yang membantu menjaga Gereja Ebenezer di Mojokerto, Jawa Timur, dan mengawal

gereja sampai dengan mengorbankan nyawanya.

41 Bandingkan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI): Surat Gembala Paskah 2001, halaman 22

Sumber penulisan

Penulisan dan pembahasan studi tersebut diatas berdasarkan pada informasi-informasi yang berhasil dihimpun oleh

penulis dari sekitar 50 wawancara dan pembicaraan yang berlangsung di Indonesia dari akhir Mei hingga akhir Juni

2001.

Sumber perpustakaan yang dipergunakan antara lain:

Becker, Dieter: Die Kirchen und der Pancasila–Staat,

Indonesische Christen zwischen Konses und Konflikt,

Erlangen, Verlag Ev. – Luth.Mission, 1996

v. Magnis-Suseno, Franz: Neue Schwingen fuer Garuda

– Indonesien zwischen Tradition und Moderne,

Muenchen, Peter Kindt Verlag, 1989

Ingrid Wesel and Georgia Wimhoeffer (ed): Violence in Indonesia,

Hamburg, Abera-Verlag, 2001

Dr. Paul Tahalele, Drs. Thomas Santoso (ed.): The Church and Human Rights in Indonesia,

Surabaya, Forum Komunikasi Kristiani Indonesia, 1997

Idem, Supplement 2001

Mohtar Mas’oed, Mochammad Maksum, Moh. Soehadha (ed.): Kekerasan Kolektif

– Kondisi dan Pemicu, Yogyakarta,

P3PK Universitas Gajah Mada, 2000

32