Jalan Panjang Perkawinan Penghayat Aliran Kepercayaan

PERKAWINAN antara Asep Setia Pujanegara, penduduk Jl. Wastukencana,

Bandung, dengan Rela Susanti, penduduk Kampung Cipaku Desa Pakutandang

Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, ternyata harus menempuh perjalanan yang

panjang hanya karena mereka adalah penganut Penghayat Kepercayaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa.

Pasangan itu menikah dengan tata cara adat Sunda pada hari Kamis 23

Agustus 2001 di rumah orangtua Rela Susanti, Kampung Cipaku, Desa

Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Kampung itu memang dikenal

sebagai tempat komunitas sejumlah keluarga masyarakat Sunda yang menganut

Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sanalah mereka secara

turun temurun tinggal dan tidak pernah menganut salah satu agama, melainkan

menganut Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pestanya cukup meriah, dihadiri kerabat, tetangga dan keluarga mereka.

Akan tetapi, perkawinan mereka "tidak diakui negara", karena ketika pasangan

itu mengajukan agar perkawinan mereka dicatatkan di Kantor Badan

Kependudukan dan Catatan Sipil (BKCS) Kabupaten Bandung, instansi pemerintah

itu menolak. Sekalipun surat pengajuan pencatatan perkawinan Asep dan Rela

itu ditandatangani pula oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa setempat.

Kantor BKCS Kabupaten Bandung mengirim surat penolakan tanggal 1

Oktober 2001, ditandatangani Kepala BKCS Dra. Tintin K.

Menurut kantor BKCS, berdasarkan surat Mendagri tanggal 19 Oktober

1995 no. 474.2/3069/PUOD jo surat Gubernur Jawa Barat tanggal 16 Februari

2000 no. 474.2/406/Pem Um, perkawinan kaum Penghayat Kepercayaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dicatatkan pada kantor BKCS, walaupun telah

dikukuhkan dengan penetapan Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan belum

sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut kantor BKCS, dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 disebutkan,

"Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Hal ini berarti di Indonesia

dijamin hak asasi kemerdekaan memeluk agama, bukan hak asasi kemerdekaan

tidak beragama. Istilah "kepercayaan" yang disebutkan dalam ketentuan

tersebut mengandung pengertian kepercayaan terhadap agamanya dalam

menjalankan ibadat.

Menurut kantor BKCS lagi, dalam GBHN tertuang pengertian bahwa

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama, tetapi

merupakan kekayaan budaya rohani bangsa Indonesia, sehingga sejak Kabinet

Pembangunan III pengurusannya ditangani Departemen P dan K.

UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 mendudukkan hukum Perkawinan Agama dalam posisi kuat. Artinya,

perkawinan yang diakui sah oleh negara hanyalah perkawinan menurut agama dan

kepercayaan terhadap agamanya.

Kantor BKCS Kab. Bandung berpendapat, surat edaran Menteri Dalam

Negeri nomor 447/805/Sj tanggal 31 Maret 2000 menyatakan bahwa Pencatatan

Perkawinan dan Perceraian harus berpedoman kepada instruksi Menteri Agama RI

nomor 4 Tahun 1978 yang menyebutkan bahwa Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa tidak merupakan agama.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kantor BKCS Kab. Bandung

berpendirian, perkawinan berdasarkan Aliran Kepercayaan tidak ada landasan

hukumnya. Karena itu tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Melanggar hak asasi

Sehubungan dengan adanya surat penolakan dari kantor BKCS Kab. Bandung

itu, pasangan Asep Setia Pujanagara dan Rela Susanti yang kini sedang

menantikan kelahiran anak pertama mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata

Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Melalui penasihat hukumnya, Dr. Wila Chandrawila, SH, mereka

mendaftarkan surat gugatan tanggal 27 Desember 2001.

Menurut Wila, tatacara perkawinan yang dilakukan Asep dan Rela adalah

tatacara perkawinan yang sejak berabad-abad telah dilangsungkan keluarga

besar mereka dan sesuai dengan apa yang dipedomankan h Pasal 2 ayat 1 UU No.

1/74 yang bunyinya, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya".

Setelah perkawinan dilaksanakan, untuk mendapatkan keabsahan menurut

Hukum Negara (UU No. 1/1974) harus dicatatkan di Kantor Pencatat Perkawinan

bagi penduduk non-Islam yaitu di Kantor Catatan Sipil.

"Penolakan pencatatan perkawinan oleh kantor BKCS Kab. Bandung adalah

bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius yang dilakukan Negara

Republik Indonesia cq Depdagri cq Kantor BKCS Kab. Bandung," kata Wila

Chandrawila.

Selain itu, katanya, pihak kantor BKCS Kab. Bandung telah salah dalam

menggunakan dasar hukum yang menjadi dasar pengambilan keputusan penolakan

pencatatan perkawinan Asep dan Rela.

Perkawinan itu dilaksanakan dengan tatacara adat Sunda, bukan dengan

tatacara perkawinan aliran kepercayaan, dalam arti konform dengan Penjelasan

Umum poin 2 ayat b UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut Wila, tidak ada satu pun ketentuan perundang-undangan dalam

Hukum Positif Indonesia yang menetapkan "setiap warganegara Indonesia harus

memeluk agama". Bahkan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 menetapkan "Negara

berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Penjelasannya berbunyi, "Ayat ini

menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa" dalam

arti negara Indonesia bukan negara agama tetapi adalah sebuah negara hukum

dan negara yang berdasarkan kepada keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut dosen Fakultas Hukum Unpar Bandung itu, agama hanyalah lembaga

(institusi) keyakinan dalam bentuk formal. Begitu pula Penghayatan

Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah lembaga formal keyakinan

non-agama. Jelas, keduanya adalah lembaga keyakinan yang isinya (materiil)

adalah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Surat kantor BKCS Kab. Bandung, juga menggunakan alasan penolakan

pencatatan perkawinan yang sangat mengada-ada. Sebab pernyataan yang

menyebutkan bahwa "perkawinan yang diakui negara hanyalah perkawinan yang

menurut agama dan kepercayaan terhadap agama" adalah pernyataan yang sangat

berbahaya terhadap kesatuan dan persatuan bangsa. Fakta yang tak dapat

dibantah dan dipungkiri adalah, tidak semua warganegara Indonesia memeluk

salah satu dari enam agama yang diakui oleh pemerintah sebagai "agama

resmi".

Di samping itu, kantor BKCS Kab. Bandung juga berbuat rancu dan

sengaja membuat keraguan karena tanpa menyebutkan perihal dikeluarkannya

surat Mendagri tertanggal 31 Maret 2000 No 477/085/Sj yaitu pencabutan dan

pernyataan tidak berlakunya SE Mendagri No. 477/74054 tanggal 18 November

1978.

Status istri dan anak

Wila Chandrawila mengemukakan, penolakan pencatatan perkawinan itu

membawa dampak sosial yang luas dan berat yaitu berbentuk "hidup bersama"

yang menurut hukum negara adalah tanpa ikatan perkawinan yang sah. Hal ini

pun mempunyai akibat hukum yakni apabila lahir anak-anak dari perkawinan

yang tidak dicatatkan, akan menyebabkan anak-anak tersebut adalah anak yang

lahir di luar perkawinan yang sah. Artinya, anak itu adalah anak yang tidak

sah, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya dan keluarga

bapaknya. Hal ini sangat merugikan dan melanggar hak asasi anak-anak

tersebut untuk mendapatkan status sebagai anak yang sah dari bapaknya.

Selain itu juga anak-anak tersebut tidak mempunyai hak waris atas harta

peninggalan bapaknya dan keluarga bapaknya.

Selain itu, para perempuan yang perkawinannya tidak dicatatkan, tidak

dapat menikmati keuntungan yang ditawarkan oleh UU No. 1 tahun 1974 yaitu

bukan istri sah, tidak mempunyai hak atas harta gono gini dan masih banyak

lagi kerugian yang diderita, baik dari segi finansial maupun segi moral

kemasyarakatan.

PTUN mengabulkan

Kasus ini disidangkan di PTUN Bandung dalam beberapa kali persidangan

dengan menghadirkan sejumlah saksi dari berbagai pihak, termasuk saksi ahli

antropolog dari Universitas Padjadjaran Bandung.

Dua orang saksi memberikan penjelasan dan menyampaikan bukti bahwa

perkawinan pasangan penganut Aliran Kepercayaan sudah ada yang dicatatkan di

Kantor Catatan Sipil, di antaranya di Jakarta dan Cilacap.

Akhir pada sidang Kamis 25 April 2002, Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara (PTUN) Bandung memutuskan mengabulkan permohonan suami- istri

Asep Setia Pujanegara dan Ny. Rela Susanti sehingga perkawinannya yang

dilangsungkan dengan cara adat Sunda dapat dicatatkan di Kantor Badan

Kependudukan dan Catatan Sipil (BKCS) Kabupaten Bandung.

Keputusan itu dibacakan Majelis Hakim PTUN Bandung yang terdiri dari

Ratna Harnani, SH (Ketua) Nettie Sompie, SH (anggota) dan Dra. Maria

Mawarnie, SH (anggota). Atas keputusan ini, tergugat kantor BKCS Kab.

Bandung yang diwakili salah seorang dari 4 kuasa hukumnya, Virgilio Do

Carmo, SH, langsung menyatakan banding.

Sidang perkara ini dihadiri oleh puluhan orang Penghayat Kepercayaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa dari berbagai daerah di Jawa Barat, yang

memberikan dukungan kepada pasangan Asep Setia dan Rela Susanti.

Setelah Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonan pasangan suami istri

itu dikabulkan, puluhan penganut Penghayat Kepercayan kepada Tuhan Yang Maha

Esa yang memadati ruang sidang, langsung tepuk tangan dan menyalami majelis

hakim. Kemudian mereka mengangkat tubuh pengacara Dr. Wila Chandrawila

sebagai tanda terima kasih.

Dua hari setelah itu, mereka mengadakan syukuran di sebuah tempat di

Bandung, meskipun perkawinan Asep dan Rela Susanti masih belum bisa

dicatatkan di kantor BKCS Kab. Bandung karena belum ada kekuatan tetap.

Mereka harus menunggu hasil banding pihak kantor BKCS Kab. Bandung ke

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Jakarta. Waktu masih panjang

bagi mereka. (Dadang Bainur).***

Mereka Kini Tengah Menunggu Anak Pertama

PASANGAN Asep Setia Pujanagara dan Rela Susanti asli Sunda. Bukan

hanya ayah sampai buyutnya adalah Sunda, juga keduanya dilahirkan di

Bandung. Asep dilahirkan di Bandung 28 Oktober 1970, sedangkan Rela Susanti

lahir di Bandung 22 April 1976.

Asep adalah pengusaha muda di bidang alat-alat besi dan bertempat

tinggal di Jalan Wastukancana, Bandung, yang juga merangkap sebagai tempat

usahanya. Adapun Rela Susanti, lahir dan besar di Kampung Cipaku, Desa

Pakutandang, Kec. Ciparay, Kabupaten Bandung. Ayahnya seorang seniman.

Keluarga kedua belah pihak benar-benar Sunda. Kesehariannya, bukan

hanya berbicara dengan bahasa Sunda, tetapi juga tata cara hidup mereka

adalah Sunda.

"Kami memang sering bertemu di pertemuan para Penghayat Kepercayan

kepada Tuhan Yang Maha Esa," kata Asep.

Pertemuan mereka banyak dilakukan di sekitar tempat tinggal Rela

Susanti di Kampung Cipaku, Ciparay, karena di sana terdapat komunitas

Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dari berulang-ulang "tatap muka", tumbuhlah benih cinta dan akhirnya

mereka memutuskan menikah dengan cara adat Sunda di ruang pertemuan

"Pasewakan", khusus untuk para Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha

Esa yang terletak di Kampung Cipaku. Upacara pernikahan mereka cukup meriah.

Kini mereka sedang menunggu kelahiran anak pertama yang kelak bisa

dicatatkan di kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.

Pencatatan itu penting, karena dengan pencatatan pernikahan kedua

orang tuanya maka si anak dapat memperoleh akta kelahiran sehingga status

hukumnya menjadi jelas. (Dadang Bainur/"PR")***

http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/8238