Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat

Edisi Peluncuran , 03 AGUSTUS 2016

Laporan Hasil Pemantauan

Tentang Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan

dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama

Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat

Page 2 of 135

2

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

(Komnas Perempuan)

Jalan Latuharhary No.4B Menteng Jakarta 10310

Telepon : 021 3903963

Faksimili : 021 3903922

Email : mail@komnasperempuan.or.id

Web-site : www.komnasperempuan.or.id

ISBN:

1. Hak-Hak Konstitusional 2. Konstitusi 3. Diskriminasi 4. Kekerasan

terhadap Perempuan 3. Kebebasan Beragama

EDITOR :

Andy Yentriyani

Tim Penulis:

Andy Yentriyani

Dahlia Madanih

Dewi Kanti

Dian Jenny

Pera Sopariyanti

Nia Syarifudin

Syamsul Ma’arif

Tim Dokumentator:

Dewi Kanti

Dian Jenny

Endek

Eveline Mauboy T

Hemy Koapaha

Mahniwati

Muharam

Ramlah

Rukmini Paata Toheke

Sarbini

Tenri Bibi dan

Page 3 of 135

3

Tim Diskusi:

Andy Yentriyani

Azriana

Husein Muhammad

Indraswari

Khariroh Ali

Kunthi Tridewi

Nina Nurmila, Ph.D

Terima Kasih Kepada: ANBTI (Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika), Masyarakat Adat Bayan

Wetu Telu Lombok Utara Nusa Tenggara Barat (NTB), Masyarakat Adat Botti Nusa Tenggara

Timur (NTT), Masyarakat Adat Jinitiu NTT, Masyarkat Adat Tolotang Sulawesi Selatan

(Sulsel), Masyarakat Adat Kajang Bulukumba Sulsel, Komunitas Bissu di Pangkep Sulsel,

Kelompok Aliran Kepercayaan Sapta Darma (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur),

Masyarakat Adat Musi Manado Sulawesi Utara, Masyarakat Adat Ngatatoro Palu Sulawesi

Tengah, Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Kuningan Jawa Barat, dan Masyarakat adat

Kaharingan Kalimantan Tengah.

Cetak Tahun: 2016

© Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memegang

penuh hak cipta atas publikasi ini. Semua atau sebagian dari publikasi boleh digandakan

untuk segala pendidikan pemajuan hak-hak konstitusional warga negara, upaya

menghapuskan diskriminasi, khususnya perempuan, dan demokrasi. Dalam

menggunakannya, mohon menyebutkan sumber dan menginformasikan kepada Komnas

Perempuan.

Program dan publikasi ini dapat terselenggara atas dukungan kedutaan Besar Norwegia.

Pendapat yang diungkapkan dalam manual ini sepenuhnya tanggung jawab Komnas

Perempuan dan tidak mewakili pendapat atau posisi lembaga dana yang membantu

perencanaan, pengembangan dan pelaksana program ini.

Page 4 of 135

4

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

BAB I Pendahulan

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan

1.3. Kerangka Pemantauan

1.4. Metodologi dan Tahapan

1.5. Pemantauan sebagai Ruang Penguatan Komunitas Korban

1.6. Cakupan Wilayah dan Waktu serta Tim Pemantau

1.7. Sistematika Laporan

Bab II Temuan Pemantauan

2.1. Temuan dalam Angka

2.1.1. Karakteristik Korban dan Pelaku

2.1.2. Karakteristik Kasus

2.2. Temuan Spesifik Kekerasan

2.2.1. Kekerasan Psikologis: Stigmatisasi/Pelabelan dan Intimidasi

2.2.2. Kekerasan Seksual: Pemaksaan Busana dan Pelecehan Seksual

2.2.3. Kekerasan Fisik: Penganiayaan dan Pembunuhan

2.3. Temuan Spesifik Diskriminasi

2.3.1. Diabaikan dalam Administrasi Kependudukan

2.3.2. Dibedakan dalam Akses Pekerjaan dan Manfaatnya

2.3.3. Dihambat Mengakses Bantuan Pemerintah

2.3.4. Dibedakan dalam Akses Pendidikan

2.3.5. Pelarangan Organisasi Keyakinan, Kesulitan Memiliki Rumah Ibadah dan

Hambatan dalam Beribadah

2.3.6 Dihalangi Akses Pemakaman

Bab III Dampak, Peran Negara dan Konsekuensinya pada Pemenuhan Hak Konstitusional

dan Hak Asasi Manusia

3.1. Dampak yang Dialami Perempuan Korban

3.1.1. Dampak Fisik

3.1.2. Gangguan Reproduksi

3.1.3. Dampak Psikis

3.1.4. Dampak Ekonomi

3.1.5. Dampak Hukum

3.1.6. Dampak Sosial

3.2. Peran Negara

3.2.1. Kebijakan dan Institusi yang Melembagakan Diskriminasi

3.2.2. Aparat sebagai Pelaku Diskriminasi dan Kekerasan

Page 5 of 135

5

3.2.3. Pembiaran oleh Aparat

3.3. Konsekuensi pada Hak Konstitusional dan HAM

3.3.1. Pengingkaran terhadap Hak Konstitusional

3.3.2. Penggerusan hak Kelompok Minoritas

3.3.3. Pengurangan Penikmatan Hak-hak Perempuan

3.4. Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Penghayat Kepercayaan dan Penganut Agama

Leluhur sebagai Tindak Penyiksaan

Bab IV Perkembangan Advokasi: Peluang dan Tantangan Ke Depan

4.1. Satu Setengah Dekade Reformasi, 1998 -2014

4.1.1. Harapan Perubahan dan Realitanya

4.1.2. Advokasi Internasional dan Capaiannya

4.1.3. Negara yang Gamang

4.2. Nawacita dan Jejak Pelaksanaannya Hingga April 2016

4.2.1. Nawacita dan Janji Mengatasi Persoalan Pokok Bangsa

4.2.2. Tantangan Pelaksanaan Nawacita

4.2.2.1. Penolakan Pemakaman

4.2.2.2. Pembakaran Rumah Ibadah

4.2.2.3. Pelarangan Aliran Kepercayaan

4.2.2.4. Kebijakan Identitas Anak dalam Lingkungan Pendidikan

4.3. Jelang Dua Dekade Reformasi: Harapan Perubahan itu Masih Ada

4.3.1. Perbaikan Akses Atas Pekerjaan bagi Penghayat

4.3.2. Kantor Staf Presiden dan Percepatan Pelaksanaan Agenda Prioritas

4.3.3. Kaukus Pancasila: Penguatan Peran Parlemen dalam Penyelesaian Kasus

Intoleransi, termasuk terhadap Penghayat dan Penganut Agama Leluhur

4.3.4. Keteguhan Komunitas Korban dan Masyarakat Aipil, serta Keberpihakan

Lembaga HAM Nasional

4.3.5. Simpulan Tantangan dan Peluang Advokasi Menuju 2 Dekade Reformasi

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

5.2. Rekomendasi

Page 6 of 135

6

Ringkasan Eksekutif

Tindak kekerasan dan diskriminasi berbasis keyakinan terhadap penghayat kepercayaan,

penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat menyebabkan kesengsaraan fisik, psikis,

dan juga gangguan reproduksi pada korban. Dampak ekonomi, sosial dan hukum juga

ditanggung oleh korban dalam waktu yang panjang. Seluruh pengalaman itu menyebabkan

mereka mengalami penderitaan yang hebat akibat merasa digerus rasa kemanusiaannya,

menderita karena kehilangan perlindungan atas kehormatan dan martabatnya. Jelasnya,

tindak kekerasan dan diskriminasi tersebut merupakan pengingkaran terhadap hak

Konstitusional, penggerusan hak kelompok minoritas, pengurangan penikmatan hak-hak

perempuan atas dasar kesetaraan dan juga merupakan tindak penyiksaan terhadap mereka.

Gambaran persoalan ini didasarkan pada pengungkapan 115 kasus dari 87 peristiwa

kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh 57 perempuan penghayat kepercayaan,

penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat dari 11 komunitas yang tersebar di 9

provinsi1

di dalam pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

(Komnas Perempuan). Dari 57 perempuan korban, usia termuda saat mengalami diskriminasi

atau kekerasan adalah 11 tahun, dan usia tertua yang tercatat adalah 68 tahun. Sebanyak 51

diantaranya adalah korban langsung dan 23 orang di antarnaya telah mengalami lebih dari

satu kekerasan dan diskriminasi secara berulang.

Dari 115 kasus tersebut, 50 diantaranya adalah kasus kekerasan dan 65 lainnya kasus

diskriminasi. Setidaknya ada enam jenis kasus yang dapat dikategorikan ke dalam 3 bentuk

kekerasan, yaitu (a) kekerasan psikis dalam 14 kasus stigmatisasi/pelabelan dan 24 kasus

intimidasi, (b) kekerasan seksual dalam 7 kasus pemaksaan busana dan 3 kasus pelecehan

seksual, serta (c) kekerasan fisik dalam 3 kasus penganiayaan dan 2 kasus pembunuhan.

Sementara itu, lebih dari setengah dari 65 kasus diskriminasi adalah kasus pengabaian

diabaikan dalam administrasi kependudukan. Selebihnya terdapat 9 kasus pembedaan dalam

mengakses hak atas pekerjaan dan memperoleh manfaat dari pekerjaan tersebut, 8 kasus

pembedaan dalam mengakses pendidikan, 3 kasus dihambat dalam mengakses bantuan

pemerintah, 3 kasus dihalangi akses pemakaman, 2 kasus dihalangi dalam mendirikan rumah

ibadah, 5 kasus dihambat dalam beribadah, dan 1 kasus pelarangan berorganisasi keyakinan.

Tindak kekerasan dan diskriminasi tersebut dilakukan oleh sekurangnya 87 pelaku; 44

diantaranya adalah pelaku individual sementara 10 lainnya dilakukan berkelompok. Sebanyak

1

Komunitas yang dimaksud adalah masyarakat adat Bayan Wetu Telu di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat

(NTB); masyarakat adat Botti dan Jinitiu di Nusa Tenggara Timur (NTT); masyarakat adat Sunda Wiwitan di

Kuningan, Jawa Barat (Jabar); Komunitas penghayat Sapto Dharmo di Jabar, Jawa Tengah (Jateng), dan

Jawa Timur (Jatim); Masyarakat Adat Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel); Masyarakat Adat Bissu

di Pangkep, Sulsel; Masyarakat adat Tolotang di Sulsel; Masyarakat Adat Ngatatoro di Palu, Sulawesi

Tengah (Sulteng), masyarakat adat Musi, Sulawesi Utara (Sulut) dan Masyarakat penganut Kaharingan di

Kalimantan Tengah (Kalteng).

Page 7 of 135

7

52 diantaranya adalah aparat pemerintahan dan 2 aparat hukum. Hal ini berkorealsi dengan

temuan bahwa sebagian besar dari peristiwa kekerasan dan/atau diskriminasi yang dialami

terjadi di ranah negara, yaitu sebanyak 62% atau 54 peristiwa. Sementara itu, di ranah publik

tercatat 27 peristiwa. Juga terdapat 2 peristiwa kekerasan di dalam rumah tangga yang

berkait dengan hak kemerdekaan beragama/berkeyakinan; salah satunya bahkan

menyebabkan penghilangan nyawa.

Meski dalam sejumlah tindakan diskriminasi dan kekerasan juga dialami laki-laki dalam

komunitas penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur/pelaksana ritua adat,

perempuan menghadapi kerentanan yang berbeda karena ia perempuan dan peran

gendernya. Pelecehan seksual, pemaksaan busana dan KDRT adalah bentuk kekerasan

berbasis gender yang dihadapi oleh perempuan penghayat kepercayaan/penganut agama

leluhur/pelaksana ritual dalam rangkaian kekerasan dan diskriminasi berbasis keyakinan.

Perempuan juga rentan kehilangan perlindungan dalam perkawinan dan menanggung

stigma amoral akibat tidak dapat mencatatkan pernikahannnya, serta mengalami gangguan

fungsi reproduksi. Peran jendernya di dalam keluarga menyebabkan perempuan sebagai ibu

sangat menguatirkan dampak tidak dapat menghadirkan akta lahir yang utuh terhadap

kehidupan anaknya, menguatirkan pendidikan anak. Sebagai anak perempuan, ia dapat

terbebani dalam memastikan terselenggaranya pemakaman dan wasiat lainnya dari orang

tua, termasuk memastikan pendirian rumah ibadah. Hal ini menunjukkan hubungan yang

erat dari diskriminasi dan kekerasan berbasis keyakinan dalam menyuburkan kekerasan dan

diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan.

Ada 9 faktor yang menyebabkan tindak kekerasan dan diskriminasi berbasis keyakinan dan

gender ini dapat terus berlangsung, yaitu (a) adanya produk hukum dan kebijakan yang

mendiskriminasi penghayat kepercayaan, a.l. UU No. 1 PNPs/1965 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama dan UU Administrasi Kependudukan dan

kebijakan diskriminatif di tingkat daerah; b) tata kelola insitusi pemerintahan yang

membedakan penganggungjawab pemeluk agama dari penghayat kepercayaan atau

penganut agama leluhur; c) mekanisme pengawasan pelayanan publik yang tidak dilengkapi

dengan perangkat pemeriksa operasionalisasi prinsip non diskriminasi; d) Kapasitas

penyelenggara negara yang terbatas sehingga belum mampu mengoperasionalisasikan

prinsip non diskriminasi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraaan pemerintahan pada

umumnya; e) Sikap penyelenggara negara yang menyepelekan konsekuensi yang dihadapi

oleh penghayat kepercayaan dan pemeluk agama leluhur akibat diskriminasi itu; f)

Penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku diskriminasi dan kekerasan; g) pemahaman

agama yang memosisikan penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur sebagai

pihak lian yang tidak beragama; h) Proses politik yang tidak dilengkapi dengan mekanisme

pengaman pelaksanaan prinsip non diskriminasi sehingga memungkinkan hegemoni

kepentingan kelompok tertentu, termasuk kelompok (pemeluk) agama, dalam penyusunan

kebijakan publik dan i) Sikap masyarakat yang masih menolerir kekerasan dan diskriminasi,

termasuk yang berbasis agama/kepercayaan

Page 8 of 135

8

Peran negara untuk segera memperbaiki situasi adalah vital. Apalagi hingga kini, negara

masih bersikap inkonsisten dalam mewujudkan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak

konstitusional berkait isu intoleransi beragama. Berbagai langkah positif yang telah diambil

oleh pemerintah, parlemen, lembaga yudikatif dan lembaga HAM nasional perlu terus

ditumbuhkan. Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan di tingkat nasional maupun daerah,

terutama di bawah kepemimpinan Presiden. Langkah yang dimaksudkan itu meliputi dan

tidak terbatas pada:

- perbaikan produk hukum dan kebijakan agar dapat secara sungguh-sungguh

menegakkan hak kemerdekaan beragama/keyakinan dan bebas dari segala bentuk

kekerasan dan diskriminasi

- pengembangan mekanisme untuk mengawasi pelaksanaan prinsip non diskriminasi,

termasuk atas dasar keyakinan dan gender, dalam mencegah, menangani dan

memastikan ketidakberulangan kekerasan dan diskriminasi, termasuk atas dasar

keyakinan dan gender, dalam setiap aspek dan lembaga penyelenggara

pemerintahan dan penegakan hukum

- mengagas dan melaksanakan mekanisme dan perangkat pengawasan pada sikap

aparatur pemerintah, pejabaat publik dan penegak hukum untuk memastikan

dilaksanakannya prinsip non diskriminasi

- menghentikan impunitas pelaku tindak kekerasan dan diskriminasi berbasis

keyakinan, termasuk terhadap pelaku non negara

- mereformasi birokrasi, termasuk Kementerian Agama, guna memutus pelembagaan

diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur

- mengintegrasikan penghormatan pada keragaman agama/keyakinan dalam

kurikulum pendidikan nasional dan pendidikan publik untuk mengembangkan

kecintaan pada kebhinnekaan Indonesia

- kerjasama dengan komunitas korban dan masyarakat sipil yang selama ini telah teguh

berjuang untuk pemenuhan hak-konstitusional warga negara anggota komunitas

minoritas keyakinan.

Page 9 of 135

9

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Bertepatan dengan peringatan Hari Kartini 2010, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap

Perempuan (Komnas Perempuan) menerima pengaduan dari lebih 30 perwakilan

perempuan adat dan penghayat kepercayaan di seluruh nusantara. Diantaranya hadir

perwakilan perempuan masyarakat Adat Bayan Wetu Telu Lombok Utara Nusa Tenggara

Barat (NTB), masyarakat Adat Botti dan Jinitiu di Nusa Tenggara Timur (NTT), masyarakat

adat Tolotang, Kajang dan Bissu di Sulawesi Selatan (Sulsel), masyarakat adat Ngatatoro di

Palu, Sulawesi Tengah, masyarakat adat penganut Kaharingan di Kalimantan Tengah,

masyarakat adat penganut Parmalim di Sumatera Utara, masyarakat adat Osing, masyarakat

adat Suku Anak Dalam di Riau, mayarakat adat Sunda Wiwitan, dan komunitas Sapta Darma.

Mereka didampingi oleh Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) dan Aliansi Bhinneka Tunggal Ika

(ANBTI). Dalam pengaduan ini mereka berharap Komnas Perempuan akan memberikan

perhatian khusus pada persoalan pemenuhan HAM dan Hak Masyarakat Adat, khususnya

terkait kepercayaan yang mereka anut.

Keberadaan penghayat kepercayaan dan pemeluk agama leluhur hadir sedari awal sejarah

peradaban Indonesia, bahkan telah hadir jauh sebelum Indonesia sebagai negara-bangsa

berdiri. Sebelum agama-agama yang kini dikenal sebagai agama “resmi” negara – Islam,

Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu- ini berkembang, masyarakat

nusantara telah memiliki keanekaragaman kepercayaan yang tumbuh di tengah-tengah

masyarakat setempat dari generasi ke generasi.2

Tuntunan spriritual ini menjadi nadi dari

ikatan tradisi/adat, yang dalam manifestasinya menghadirkan adat dengan ciri-ciri

kebudayaannya yang khas.3

Pada masa kebangkitan nasional pada awal abad ke-20, muncul gerakan untuk membangun

rasa kebanggaan pada budaya dan masyarakat Indonesia. Rasa bangga ini penting sebagai

2

Pedoman Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Departeman

Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jendral Nilai Budaya, Seni dan Film, 2009, hal. 7

3 Dewi Kanti, dalam tulisan “Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang Sering Dilanggar bagi Kelompok Penghayat

Kepercayaan di Nusantara”, Komnas Perempuan, 12 Januari 2015

Kami hanya menjalankan tuntunan hidup yang diwariskan turun-temurun oleh para

leluhur. Tuntunan hidup ini telah ada, bahkan jauh sebelum ada Indonesia. Nenek

moyang kamilah yang menerima dan membiarkan agama-agama yang kini menjadi

besar di negeri ini. Namun, mengapa keyakinan kami terus disudutkan?

Mengapa kami menjadi tersingkir di negeri sendiri?

(DK, perempuan adat penganut agama leluhur, 21 April 2010)

Page 10 of 135

10

bangsa yang sedang mengupayakan kemerdekaannya dari bangsa penjajah yang telah

berkuasa tiga ratus tahun lamanya. Dalam gerakan ini, muncul gagasan untuk menyadari

identitas diri pada tingkat yang lebih dalam, yakni pendalaman penghayatan kepada Tuhan

Yang Maha Esa yang kemudian disebut kebatinan. Aliran kebatinan ini memperkaya ajaran- ajaran kepercayaan dan keyakinan yang telah dahulu tumbuh dan mengakar di dalam

masyarakat adat di Indonesia.

Seperti juga apa yang kita kenal saat ini sebagai agama, sebagai tuntunan spiritual,

kepercayaan-kepercayaan itu sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan

peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan

pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Beberapa di antaranya memiliki kitab

peribadatan yang menjadi rujukan; sejumlah lainnya dihafalkan turun-temurun terutama oleh

beberapa pihak yang dianggap berkemampuan mengawal nilai-nilai yang dijunjung tinggi

dan untuk memimpin penyelenggaraan ritual.

Tuntunan spriritual yang menjadi jiwa kebudayaan Indonesia itu secara turun-temurun

dihayati, dikembangkan dan diwariskan dari generasi ke generasi di dalam masyarakatnya

masing-masing. Namun, proses itu bukannya tanpa tantangan. Secara sistemik, masyarakat

pemeluk agama leluhur maupun yang menyakini aliran kebatinan/kejiwaan/kerohanian

menjadi sasaran penyebaran agama-agama Abrahamik. Situasi ini karena ritual-ritual

animisme dan dinamisme yang diselenggarakan dalam manifestasi tuntutan spiritual kerap

disalahartikan sebagai penyembahan berhala dalam pandangan umum, terutama di

kalangan pemeluk agama Kristen dan Islam.

Dalam fase pembentukan negara-bangsa, isu pembedaan antara agama dan kepercayaan ini

mengemuka seiring dengan diskusi mengenai relasi antara negara dan agama dalam tata

kelola pemerintahan negara baru bernama Indonesia. Arus utamanya adalah membedakan

antara agama dan kepercayaan. Meski kemerdekaan tiap-tiap warga negara dijamin di dalam

Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Ayat 2 Pasal 29 UUD 1945, institusionalisasi relasi

agama dengan negara melalui kelahiran Kementerian Agama dan juga kelahiran tentang

Undang-Undang tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama

(selanjutnya ditulis UU No. 1/PNPS/1965) menempatkan kepercayaan sebagai hal yang

berbeda sama sekali dari agama dengan kedudukan yang lebih rendah.

Pengistimewaan agama, dalam perbandingan dengan kepercayaan, merupakan dampak

sekaligus menjadi titik awal segenap sikap dan perilaku intoleransi dan diskriminasi terhadap

penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur. Dalam perjumpaan dengan Komnas

Perempuan pada tanggal 21 April 2010 itu, para perempuan penghayat dan penganut agama

leluhur menceritakan sejumlah peristiwa yang mereka dan komunitas alami. Sejumlah

banyaknya telah berulang sejak masa kemerdekaan, dan semakin diperburuk pada masa

Orde Baru. Hal ini berkait dengan asosiasi keji yang dikembangkan terhadap para penghayat

dan penganut agama leluhur sebagai orang yang tidak beragama dan karenanya merupakan

pendukung paham komunisme yang dilarang oleh negara.

Page 11 of 135

11

Bagi Komnas Perempuan, ini bukanlah perjumpaan pertama kali dengan perempuan

penghayat dan penganut agama leluhur. Komnas Perempuan mengikuti perdebatan dan

mendukung usulan yang diajukan oleh kelompok penghayat kepercayaan dalam

pembahasan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan sejak tahun 2004. Usulan ini

dimaksudkan untuk menjamin akses yang setara terhadap hak atas layanan publik dalam hal

administrasi kependudukan.

Dari pertemuan tertanggal 21 April 2010 itu, Komnas Perempuan kemudian melakukan

sebuah kajian awal mengenai pengaduan yang disampaikan. Komnas Perempuan kemudian

berkesimpulan bahwa persoalan yang dihadapi oleh perempuan penghayat dan penganut

agama leluhur tidak dapat dipisahkan dari persoalan intoleransi dan pelanggaran hak

kebebasan beragama/berkeyakinan yang mencuat di Indonesia pada sepuluh tahun terakhir.

Karenanya, Komnas Perempuan mengusulkan agar persoalan ini pun diangkat oleh Pelapor

Khusus Komnas Perempuan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Ibu Shinta

Nuriyah Wahid.

Dalam pembahasan berikutnya, ditemukan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk

memisahkan pelaporan kondisi perempuan di komunitas penghayat dan penganut agama

leluhur dari pelaporan kondisi perempuan di komunitas agama minoritas yang dituduh sesat

maupun mereka yang kesulitan mendirikan rumah ibadah meski menjadi bagian dari agama

“resmi” yang diakui negara. Hal ini agar kekhasan pengalaman dapat dieksplorasi secara

lebih utuh guna memperoleh gambaran akar persoalan dan konsekuensi yang lebih

komprehensif. Dengan pendekatan ini diharapkan pelaporan akan lebih efektif, terutama

dalam upaya menindaklanjuti rekomendasi penyelesaian persoalan. Meski demikian, kedua

laporan ini perlu disikapi sebagai kesatuan yang saling bertautan dalam memahami

persoalan pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan.

Untuk menindaklanjuti kajian ini, Komnas Perempuan lalu menyelenggarakan konsultasi

bersama sejumlah perempuan penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur untuk

memikirkan langkah advokasi yang strategis untuk dilakukan bersama. Konsultasi awal

dilakukan pada tahun 2011, yang sekaligus dirangkaikan dengan keikutsertaan dalam

merayakan upacara ritual Seren Tahun dari Komunitas Sunda Wiwitan. Kehadiran ini

diharapkan secara langsung juga menunjukkan dukungan Komnas Perempuan pada

perjuangan untuk memastikan terpenuhinya jaminan hak konstituional pada kebebasan

bergama/berkeyakinan bagi penghayat dan penganut agama leluhur. Konsultasi awal

menghasilkan kesepakatan untuk melakukan pemantauan dan pendokumentasian kondisi

pemenuhan HAM dan Hak konstitusional kelompok perempuan penghayat kepercayaan dan

penganut agama leluhur.

Pemantauan dan pendokumentasian pada kelompok penghayat ini bukanlah upaya yang

berdiri sendiri, yang terpisah dari advokasi yang telah dilakukan oleh organisasi atau

kelompok penghayat dan penganut agama leluhur. Karenanya, proses pemantauan ini

Page 12 of 135

12

berjalan beriringan dengan proses advokasi yang tengah berjalan, baik di tingkat lokal,

nasional maupun internasional. Hal ini kemudian tampak dalam rangkaian kegiatan

persiapan pemantauan maupun selama proses. Komnas Perempuan juga membangun

ruang-ruang dialog dengan otoritas lokal dan nasional, seperti Kementerian Hukum dan

HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama untuk melakukan terobosan

pada kebijakan terkait dengan pelayanan pemenuhan hak kelompok penghayat dan

penganut agama leluhur. Mengingat bahwa tahun 2012-2014 adalah tahun pelaporan

Indonesia pada sejumlah komitmen internasional untuk penegakan Hak Asasi Manusia,

proses pemantauan ini juga beriringan dengan advokasi internasional baik yang dilakukan di

dalam maupun luar negeri.

Bagi Komnas Perempuan mendukung perjuangan dari perempuan penghayat dan pemeluk

agama leluhur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemajuan pemenuhan

tanggungjawab negara pada pelaksanaan Konstitusi. Langkah ini terutama krusial dalam

rangka mendorong terciptanya kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk

kekerasan terhadap perempuan, yang merupakan mandat Komnas Perempuan sebagai

lembaga HAM nasional sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun

1998 yang telah diteguhkan oleh Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi

Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

1.2. Tujuan

Pemantauan ini dimaksudkan untuk mengungkap kondisi pemenuhan hak-hak konstitusional

bagi perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat.

Istilah penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur merujuk pada mereka yang

memeluk agama/kepercayaan yang diwariskan turun-temurun dan tidak termasuk salah satu

dari 6 agama “resmi” berdasarkan pengaturan UU No. 1/PNPS/1965. Penyebutan berbeda ini

disesuaikan dengan bagaimana komunitas tersebut menyebutkan keyakinannya. Dalam

pemantauan ini ditemukan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan pelaksana

ritual adat, yaitu mereka yang pada saat bersamaan memeluk salah satu dari 6 agama

“resmi” negara sambil juga tetap melanjutkan tradisi-tradisi ritual kepercayaan yang

dimaknai sebagai bagian dari kegiatan adat.

Dalam pengungkapan persebut, perhatian diberikan pada informasi mengenai kekerasan

dan dikriminasi yang dialami perempuan penghayat kepercayaan,penganut agama leluhur

dan pelaksana ritual adat akibat keyakinan yang mereka anut. Informasi ini diharapkan tidak

hanya mengungkap fakta kekerasan dan diskriminasi secara kuantitatif, melainkan juga

mengungkap kerentanan-kerentanan spesifik yang dialami, serta akar masalah dan

konsekuensi yang dihadapi oleh para perempuan tersebut.

Hasil dari penggalian informasi ini diharapkan menjadi basis data untuk mendorong

percepatan advokasi dalam memastikan jaminan perlindungan dan penikmatan hak

Page 13 of 135

13

konstitusional bagi kelompok warga negara yang dimaksud. Selain memfokuskan pada

peran negara yang merupakan penanggungjawab utama dari penegakan dan penegakan hak

asasi manusia, pemantauan ini juga akan memetakan peran masyarakat dalam persoalan dan

solusi bagi pemajuan kondisi pemenuhan hak-hak konstitusional bagi perempuan

penghayat,penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat. Hal ini karena kondisi

pemenuhan hak-hak konstitusional juga dipengaruhi oleh dinamika di dalam masyarakat.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari advokasi, pemantauan ini juga diharapkan

menjadi ruang penguatan kapasitas bagi komunitas korban, yang dalam hal ini adalah

perempuan penghayat/penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat. Untuk itu, proses

pemantauan maupun pelaporannya dilakukan bersama-sama dengan komunitas korban dan

melibatkan para pendamping selain dari pihak Komnas Perempuan. Bahkan anggota tim

pemantau adalah berasal dari komunitas korban dan pendamping.

1.3. Kerangka Pemantauan

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, bahasa, budaya dan agama.

Keberagamaan suku bangsa, bahasa, budaya dan agama pada hakikatnya justeru

memperkaya khazanah budaya bangsa. Salah satu wujud budaya Indonesia tersebut adalah

budaya spiritual yang berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai

salah satu modal sosial dalam pengembangan perilaku yang meyakini nilai-nilai budaya yang

lahir dan tumbuh dari leluhur bangsa Indonesia. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa sebagai salah satu aspek warisan budaya bangsa secara realistis masih hidup,

berkembang dan dihayati oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Dalam realitas keberagaman di atas memuat kehakikian hak atas kebebasan

beragama/berkeyakinan. Ini adalah hak asasi manusia yang fundamental, yang tidak bisa

ditunda pemenuhannya dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (non derogable

right). Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan jaminan kepada setiap individu untuk

bebas beragama dan berkeyakinan, dan memberikan kebebasan menjalankan beribadah

sesuai dengan agama dan keyakinannya itu, tanpa kecuali. Dalam hal ini, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengakui dan menjamin hak fundamental

tersebut, yang secara eksplisit disebutkan dalam beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 28 E Ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan

beribadat menurut agamanya....”.

2. Pasal 28 I Ayat 1 menyebutkan bahwa “...hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,

hak beragama, ....adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apapun”.

3. Pasal 29 Ayat 2 menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut

agamanya dan kepercayaannya itu”.

Page 14 of 135

14

Di samping itu, Indonesia juga mempunyai sejumlah Undang-Undang yang dapat

memperkuat pengakuan dan perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Diantaranya adalah: Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak

Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR), Deklarasi

Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999

tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial

Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Rasial, 1965) dan Undang-Undang Nomor No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan

Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Konvenan internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik merupakan instrumen pokok hak

asasi manusia yang mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Kovenan ini

bersifat mengikat secara hukum (legally binding) atas negara pihak, termasuk Indonesia yang

telah meratifikasinya. Negara-negara pihak ini juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan

secara berkala kepada Dewan HAM PBB terkait dengan pemajuan penikmatan hak dan

tantangannya.

Tentang hak kebebasan beragama/berkeyakinan ini terutama disebutkan dalam Pasal 18

ICCPR yang mencakup:

1) Kebebasan untuk menganut atau memilih agama atas kepercayaan atas

pilihannya sendiri dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama

dengan orang lain, baik di tempat umum ataupun tertutup, untuk

mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah,

penaatan, pengalaman dan pengajaran;

2) Kebebasan dari pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut

atau memilih agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya;

3) Kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan hanya dapat

dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan hanya apabila diperlukan untuk

melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak- hak dan kebebasan mendasar orang lain;

4) Kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah untuk memastikan

pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan

mereka sendiri.4

Pengaturan pada Pasal 18 ICCPR ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM, 1948). Pasal 18 DUHAM menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hatu nurani dan agama; dalam hal ini

termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan, baim sendiri

maupun bersama-sama dengan orang lain dimuka umum maupun di ruang privat,

4

Ibid

Page 15 of 135

15

untuk memanifestasikan agama atau keyakinan itu dalam pengajaran, praktek,

ibadah dan pengamalannya.”

Instrumen lain yang mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Deklarasi

Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama/Keyakinan

(Declaration on The Elimination of all Form of Intolerance and of Discrimination Based on

Religion or Belief) yang dicetuskan melalui resolusi sidang umum PBB No. 36/55 pada 25

November 1981. Deklarasi ini mempunyai kelemahan yakni sifatnya tidak mengikat (non

binding) bagi negara pihak. Namun, deklarasi ini memiliki kekuatan moral dalam praktek

hubungan internasional pada umumnya, karena mencerminkan consensus yang luas dari

komunitas internasional.

Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi atas

Dasar Agama atau Keyakinan menyatakan:

a) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama.

Hak ini termasuk kebebasan memeluk agama atau keyakinan apapun sesuai dengan

pilihannya, dan kebebasan baik secara individu atau kelompok, secara tertutup

ataupun terbuka mengejawantahkan agama atau keyakinanannya dalam bentuk

ibadat, atau praktek dan pengajaran.

b) Tak seorang pun boleh mendapat paksaan yang bisa mengganggu kebebasannya

memeluk agama atau keyakinan pilihannya.

c) Kebebasan seseorang untuk menjalankan agama atau keyakinannya hanya bisa

dibatasi oleh ketetapan hukum dan penting untuk melindungi keselamatan,

ketentraman dan moral publik serta hak dan kebebasan orang lain.

Penting untuk dipahami bahwa dalam instrumen-instrumen internasional, agama atau

keyakinan yang dimaksud tidak terbatas pada agama tradisional yang dalam istilah

keagamaan disebut dengan agama samawi (agama yang datang dari langit) juga agama- agama yang baru terbentuk dan agama-agama minoritas yang dalam istilah disebut agama

ardhi (agama yang muncul di bumi). 5

Kesemuanya ini berkedudukan sama dalam hak

mendapatkan perlindungan dari negara.

Sementara itu di Indonesia, meski sama–sama disebutkan di dalam Konstitusi, pengaturan

antara agama dan kepercayaan dibedakan. Namun ini tidak berarti penghilangan

perlindungan negara terhadap para pemeluk agama leluhur, penghayat kepercayaan

maupun pelaksana adat. Hal ini setidaknya tertuang dalam:

5

Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan

dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama, “Pengalaman dan Perjuangan

Minoritas Agama Menghadapi Kekerasan dan Diskriminasi Atas Nama Agama”, Komnas Perempuan,

Jakarta 22 Desember 2014, Hal. 17

Page 16 of 135

16

1. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara:

Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa , Sosial, Budaya,

Agama dan Kepercayaan terhdap Tuhan Yang Maha Esa.

a) Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

maka perikehidupan beragama, perikehidupan kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa didasarkan atas kebebasan menghayati dan mengamalkan

Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan falsafah Pancasila.

b) Pembangunan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

ditujukan pembinaan suasana hidup rukun diantara umat beragama sesama

penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan antara semua

umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa serta meningkatkan amal dalam bersama-sama membangun

masyarakat.

c) Diusahakan bertambahnya sarana-sarana yang diperlukan bagi

pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang dimaksudkan

kedalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan

universitas-universitas negeri.

2. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila (P-4). Dalam Tap MPR ini dikatakan bahwa:

“dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan

kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya

manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai

dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan

yang adil dan beradab; yang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia

dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk- pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda,

sehingga selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; serta dikembangkanlah sikap

saling menghayati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan

kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu

kepada orang lain”.

3. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Bidang

Sosial dan Kebudayaan Sub: Kebudayaan, Kesenian, Pariwisata, pada poin a

dinyatakan:

“Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia, yang

bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang

mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Page 17 of 135

17

Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup

bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa”.

6

Selain itu juga ada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan

Pariwisata No. 43 dan 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat 1-2 peraturan tersebut

menyebutkan bahwa:

1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan.

2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Ø administrasi organisasi Penghayat Kepercayaan;

Ø pemakaman; dan

Ø sasana sarasehan atau sebutan lain.

Dalam pasal 4 ditegaskan terkait dengan tanggungjawab pemerintah Daerah untuk

menyediakan pelayanan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Ditegaskan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada penghayat kepercayaan/penganut

agama leluhur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemerintah kabupaten/kota

berkewajiban untuk:

a) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi

terwujudnya kerukunan antara penghayat kepercayaan dengan masyarakat;

b) menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling

menghormati, dan saling percaya antara penghayat kepercayaan dengan

masyarakat;

c) mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal dan perangkat daerah di

kabupaten/kota dalam pelayanan kepada penghayat kepercayaan; dan

d) fasilitasi pemakaman penghayat kepercayaan di tempat pemakaman umum.

Mengenali bahwa penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual

adalah kelompok minoritas di dalam masyarakat Indonesia, penting bagi pemantauan ini

juga merujuk kepada Deklarasi tentang Hak-Hak Mereka yang Menjadi Bagian dari Minoritas

Bangsa atau Etnis, Agama dan Linguistik (atau kerap disebut Deklarasi Hak-Hak Minoritas).

Dalam penandatanganan Deklarasi ini, negara-negara bersetuju untuk memberikan

perlindungan terhadap keberadaan kelompok minoritas dan mengupayakan kondisi yang

mempromosikan identitas mereka. Bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan ini

adalah perlindungan terhadap hak bagi kelompok minoritas untuk dapat menikmati identitas

budayanya dan untuk memeluk dan menjalankan agama dan keyakinannya sendiri.

Sebab memfokuskan diri pada pengalaman perempuan, pemantauan ini juga merujuk

kepada kerangka konsep pemenuhan HAM yang dikembangkan dalam Konvensi

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah

6

Pedoman Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, op.cit. hal. 11-14

Page 18 of 135

18

diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Secara khusus, Pasal 2

Konvensi ini menyebutkan bahwa:

“Negara-negara yang menjadi para pihak bersepakat untuk dengan segala cara yang

tepat dan tanpa ditunda-tunda mengupayakan satu kebijaksanaan untuk

menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan itu:

a) Memuat prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan di dalam Undang- Undang Dasar mereka, atau perudang-undangan yang lain yang relevan dan

menjamin melalui ketentuan lainnya, pelaksanaan praktis dari prinsip ini;

b) Mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang tepat, termasuk

pemberian sanksi bila perlu, untuk melarang segala macam diskriminasi terhadap

perempuan;

c) Membangun perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan atas dasar

kesetaraan dengan laki-laki dan memastikan melalui pengadilan yang kompeten

dan institusi publik lainnya perlindungan yang efektif bagi perempuan dari segala

bentuk diskriminasi;

d) Menahan diri untuk tidak melibatkan diri pada tindakan atau praktek yang

mendiskriminasikan perempuan dan memastikan otoritas dan institusi publik

bertindak sesuai dengan kewajiban ini;

e) Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi yang

dilakukan oleh seseorang, organisasi atau perusahaan;

f) Mengambil segala langkah yang tepat, termasuk legislasi untuk mengubah atau

menghapuskan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktek yang ada yang

merupakan diskriminasi terhadap perempuan;

g) Mencabut aturan dalam hukum pidana yang mendiskriminasikan perempuan.”

Pasal 2-5 mengikat negara untuk mengambil tindakan segera secara cermat untuk

menghasilkan secara efektif kesetaraan substantif antara perempuan dan laki-laki dalam hal

akses, penikmatan maupun manfaat dari perlindungan hak mereka sebagai manusia.

Selanjutanya pasal 3-16 memuat sejumlah topik khusus dalam persoalan keteraan gender,

termasuk dalam hal akses apda pendidikan, kesehatan, politik, kewarganegaraan dan dalam

hubungan perkawinan dan keluarga. Persoalan relasi kuasa yang ada di dalam masyarakat

antara laki-laki dan perempuan perlu menjadi perhatian sebab dalam kasus kebebasan

beragama dan berkeyakinan, ditengarai perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan

kekerasan dan diskriminasi juga karena dia perempuan.

Adapun yang dimaksud sebagai diskriminasi dalam laporan ini merujuk pada pemaknaan

yang disampaikan dalam Pasal 1 CEDAW, yaitu:

“...pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis

kelamin yang memiliki dampak atau dengan tujuan untuk mengurangi atau

mengabaikan pengakuan, penikmatan dan penggunaan oleh perempuan, terlepas

dari status perkawinannya, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan,

hak asasi dan kemerdekaan fundamental mereka di bidang politik, ekonomi, sosial,

budaya, sipil, dan lainnya.”

Page 19 of 135

19

Konvensi CEDAW juga memuat pemaknaan tentang kekerasan dan kerterkaitannya dengan

diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam Rekomendasi Umum No. 19 (1992). Pemaknaan

ini dipandang penting karena tidak secara serta-merta negara menangkap keterkaitan yang

erat antara diskriminasi terhadap perempuan dan kekerasan berbasis jender, dengan

pelanggaran hak-hak asasi dan kemerdekaan fundamental yang dialami perempuan.

Pemaknaan ini awalnya diadopsi dalam Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan

terhadap Perempuan, yang pada Pasal 1 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap

perempuan adalah:

“setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis jender yang berakibat atau

mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual

atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau

perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik

maupun di dalam kehidupan pribadi.

Dalam hal pengalaman perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan

pelaksana ritual adat, maka basis diskriminasi yang dialami tidak saja karena jendernya.

Pengalaman kekerasan dan diskriminasi itu juga hadir terkait dengan identitasnya sebagai

pemeluk agama/kepercayaan tertentu. Situasi inilah yang dikenal dengan pengalaman

kekerasan atau diskriminasi berlapis.

Kerangka lain yang digunakan dalam membangun pemantauan ini adalah UU No. 5 Tahun

1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or

Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau

Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Dalam Konvensi ini, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal I, istilah penyiksaan merujuk pada:

setiap perbuatan dimana rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik secara fisik

atau mental, dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang untuk tujuan seperti

memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga,

menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah

dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang

itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk

diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atau

atas hasutan dari atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik.

Tindakan yang dimaksud tidak meluputi rasa sakit atau penderitaan yang semata- mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang

berlaku.

Dalam konstitusi, jaminan untuk bebas dari penyiksaan secara eksplisit disampaikan dalam

Pasal 28I Ayat 1. Konstitusi juga memandatkan agar hak untuk bebas dari penyiksaan tidak

dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Dengan demikian, negara bertanggungjawab untuk

memastikan jaminan hak ini terpenuhi baik melalui payung hukum untuk melarang tindakan

Page 20 of 135

20

ini dilakukan, memutus impunitas pelaku melalui penegakan hukum dan memastikan

pemulihan korban.

Termasuk dalam pemaknaan ini, sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 Konvensi ini, adalah

larangan atas perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau

merendahkan martabat manusia sekalipun perlakuan dan penghukuman itu tidak secara

utuh merupakan penyiksaan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal I. Perlakuan dan

penghukuman tersebut menjadi bagian dari tanggungjawab pelaksanaan Konvensi ketika

dilakukan oleh, didorong oleh, dengan persetujuan dari, ataupun dengan kehadiran pejabat

publik atau pihak lain dalam kapasitas resmi lembaga-lembaga negara dan penyelenggaraan

pemerintahan.

Dengan merujuk pada Konstitusi dan seluruh UU yang disebutkan di atas serta komitmen

moral di tingkat internasional yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia melalui

sejumlah Deklarasi Internasional, kerangka pemantauan ini dikembangkan.

1.4. Metodologi dan Tahapan

Dalam mewujudkan tujuan menjadikan pemantauan ini juga sebagai penguatan kapasitas

komunitas korban dan pendamping, seluruh proses perencanaan pemantauan ini dilakukan

bersama-sama melalui sejumlah tahapan konsultasi. Dalam konsultasi ini disepakati bahwa

data diperoleh melalui penggalian informasi di lapangan dan juga desk review atau

penelaahan dokumen, terutama terkait kebijakan-kebijakan yang relevan bagi pendalaman

pemahaman mengenai persoalan yang ada.

Dalam penggalian informasi, narasumber yang ditemui adalah perempuan penghayat

kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana adat yang bersedia untuk

menceritakan dan mencatatakan pengalamannya tentang diskriminasi dan kekerasan karena

agama/keyakinan yang ia anut. Proses mengenali narasumber dilakukan dengan metode

snowballing, dari satu narasumber yang kemudian merekomendasikan narasumber yang lain.

Narasumber bisa jadi tidak menamakan pengalaman itu sebagai kekerasan atau diskriminasi

karena istilah ini asing. Narasumber karenanya hanya ditanyakan peristiwa yang tidak

menyenangkan yang pernah ia alami yang menurutnya terjadi karena agama/keyakinan yang

ia anut. Penamaan kekerasan atau diskriminasi baru dilakukan di tingkat analisa data.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dicatat dalam sebuah format yang dikembangkan

bersama-sama tim pemantau. Format ini menyimpan informasi utuh mengenai identitas diri

dari narasumber, pelaku, saksi selain informasi tentang kronologis peristiwa, dampak,

langkah advokasi yang telah dilakukan serta informasi relevan lainnya. Penyusunan format

dilakukan dengan merujuk pada format-format sejenis yang telah dikembangkan Komnas

Perempuan pada pemantauan sebelumnya yang disesuaikan dengan pengalaman lapangan

para pemantau.

Page 21 of 135

21

Dalam proses persiapan ini, kapasitas pemantau juga dikuatkan melalui pelatihan.

Pemahaman tentang kerangka hak konstitusional warga negara, persoalan kekerasan dan

diskriminasi terhadap perempuan, serta ketrampilan pemantauan seperti wawancara dan

pencatatat menjadi topik rangkaian topik pelatihan itu. Topik-topik ini terus diulas dalam

pertemuan persiapan, termasuk ketika memeriksa hasil ujicoba format dokumentasi.

Saat pelaksanaan di lapangan, pemantau berkomunikasi dengan pendamping dan tim dari

Komnas Perempuan sebagai cara asistensi. Tim pemantau juga bertemu untuk membahas

temuan awal yang mereka miliki, memeriksa kelengkapan data dan dokumentasi yang

dimiliki. Dengan demikian pemantau dapat mengenali data yang perlu ditambahkan atau

diverifikasi. Pemantau juga dapat membahas kesulitan-kesulitan yang mereka temui di

lapangan. Hanya jika kesulitan itu tidak dapat diatasi sendiri, pemantau dapat meminta

pendamping maupun tim dari Komnas Perempuan untuk menemani menemui narasumber.

Setelah seluruh proses pengumpulan data selesai, tim pemantau kembali bertemu untuk

membahas temuan-temuan pemantauan dan membangun analisa atas temuan tersebut.

Dari proses ini diperoleh gambaran tentang bentuk dan pola diskriminasi dan kekerasan

terhadap perempuan penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur dan pelaksana adat.

Tim pemantau lalu memilih di antara mereka wakil untuk menjadi tim penulis. Mereka juga

mengusulkan adanya pendamping, Komnas Perempuan dan pihak lainnya yang relevan

untuk menjadi bagian dari tim penulis. Setiap tulisan ini kemudian dijadikan satu narasi utuh

oleh seorang editor yang disyaratkan telah mengikuti seluruh proses pemantauan ini sedari

perencanaan hingga tahapan analisis.

Hasil penulisan ini menjadi sebuah pelaporan hak asasi manusia. Desain pelaporan kemudian

disepakati bersama tim pemantau untuk memastikan kegunaan yang optimal dalam

mendukung advokasi yang telah berjalan.

1.5. Pemantauan sebagai ruang penguatan komunitas korban

Menjadikan pemantauan sebagai juga ruang penguatan komunitas korban secara langsung

telah menjadi pendekatan yang diusung Komnas Perempuan sedari awal pelaksanaan fungsi

dan kewenangannya dalam pemantauan tentang kekerasan dan pelanggaran hak terhadap

perempuan. Hal ini antara lain dapat dilihat lewat kesepakatan untuk membangun tim

pemantau yang langsung berasal dari komunitas korban dan pendamping, seperti dalam

pemantuan tentang kondisi perempuan di Aceh pasca bencana Tsunami dan konflik, dalam

konteks konflik di Poso, dan dalam konteks kebebasan Beragama/Berkeyakinan yang dialami

kelompok minoritas agama yang termasuk dalam 6 agama “resmi negara”. Dalam

pemantauan ini pun anggota tim pemantau adalah berasal dari komunitas korban dan

pendamping.

Page 22 of 135

22

Agar tujuan ini tercapai maka seluruh proses dan tahapan pemantauan sedari perencanaan

hingga pelaporan, sebagaimaan diungkap di atas, perlu memiliki muatan penguatan

kapasitas dan daya bagi komunitas korban dan pendamping. Penguatan tersebut diperoleh

melalui:

a. Membangun pengetahuan bersama dan mengasah ketrampilan

Sejak proses perencanaan, anggota tim pemantau didorong untuk saling berbagi

pengalaman dan silang belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut. Dengan cara

ini maka tim pemantau dapat belajar mengenali bentuk dan pola diskriminasi dan

kekerasan, dan menjadikannya sebuah bangunan pengetahuan yang berakar pada

pengalaman nyata yang dihadapi di dalam komunitasnya sendiri maupun komunitas

penghayat/penganut agama leluhur pada umumnya. Bangunan pengetahuan ini

diperkokoh dengan merefleksikannya pada informasi yang diperoleh dari para ahli

yang menjadi narasumber di dalam pelatihan persiapan dan juga dari bahan baca

yang relevan. Materi-materi yang dipaparkan oleh narasumber maupun bahan baca

dimaksudkan untuk menguatkan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia, Hak

Konstitusional dan keadilan gender- ketiga topik ini membentuk pondasi kerangka

pemantauan.

Dengan pengetahuan tersebut, setiap pemantau dapat secara aktif terlibat dalam

penyusunan instrumen pemantauan dan format pendokumentasian yang ada.

Pendalaman pemahaman dilakukan dalam pembahasan data yang dikumpulkan.

Dengan cara pendalaman yang bertahap ini, kepercayaan diri pemantau telah

tumbuh untuk memberikan analisa awal atas temuan lapangannya itu.

Dalam refleksi mengenai proses pemantauan, bertambahnya pengetahuan dan

ketrampilan sebagai manfaat yang sangat penting bagi masing-masing pemantau.

Adapun ketrampilan yang dimaksud termasuk teknik wawancara, mencatat dan

melaporkan. Dengan pengetahuan dan ketrampilan ini, para pemantau dapat

mengembangkan kepemimpinannya dalam mengupayakan advokasi yang lebih luas.

b. Integasi pemulihan dan upaya merajut solidaritas dalam pemantauan

Sebab para pemantau adalah anggota dan pendamping dari komunitas korban,

dalam hal ini komunitas penghayat kepercayaan atau penganut agama leluhur, besar

kemungkinannya para pemantau adalah juga korban, baik langsung maupun tak

langsung dari situasi yang hendak ia pantau. Dalam proses pelaksanaan pemantauan,

situasi ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, pemantau menjadi lebih peka pada situasi yang

dihadapi oleh korban/narasumber yang ia temui. Hal ini berkontribusi positif terhadap

penggalian data dan informasi. Di sisi lain, pemantau bisa dipengaruhi oleh perasaan

sedih, marah, kecewa yang mendalam maupun perasaan-perasaan lain karena

Page 23 of 135

23

pengalaman korban/narasumber mengingatkannya kembali pada peristiwa

kekerasan/diskriminasi yang juga pernah ia alami. Pengaruh ini dapat menyebabkan

berbagai reaksi yang bisa jadi menghambat penggalian informasi dan proses

pemantauan pada umumnya. Situasi ini biasanya ditandai dengan sikap pemantau

yang buru-buru ingin menyelesaikan perbincangannya dengan korban/narasumber,

menjadi stress atau bahkan depresi.

Untuk mengantisipasi situasi ini, maka pendekatan pemulihan diintegrasikan ke

dalam kegiatan perencanaan dan dalam setiap pertemuan membahas data lapangan.

Pada kepertemuan persiapan dibuka sesi mendengarkan pengalaman masing-masing

pemantau. Pengalaman ini lalu dipetakan sebagai data awal yang membantu

penyusunan instrumen pemantauan. Namun, sesi ini juga menjadi langkah masuk

untuk mengenali dan mengolah emosi yang dirasakan saat bercerita atau

mendengarkan cerita yang dari orang lain. Pada pertemuan lanjutan, juga ada ruang

untuk pemantau dapat curah rasa atas peristiwa yang ia alami sendiri maupun gejolak

emosi yang ia rasakan dalam pengambilan informasi.

Ruang-ruang curah rasa serupa ini juga diisi dengan saling memberikan usulan

tentang cara mengolah emosi, dan yang trutama saling mendukung untuk melewati

masa sulit tersebut. Dukungan ini sangat penting bagi pemulihan korban. Proses ini

juga semakin mempertebal solidaritas antar korban/pemantau dan antar komunitas

korban yang memungkinkan proses kerjasama yang lebih akrab dan intensif.

c. Konsolidasi gerakan dan penajaman strategi advokasi

Jika dihitung sejak masa perencanaan hingga pelaporan ini dilakukan, total waktu

yang digunakan untuk pemantauan ini mencapai lima tahun. Proses ini berlangsung

berdampingan dengan berbagai kegiatan advokasi baik di tingkat lokal,nasional

maupun internasional.

Di tingkat lokal, sejumlah pertemuan dilakukan bersamaan dengan perayaan ritual

adat. Kehadiran para pemantau yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat

adat dan komunitas kepercayaan memberikan semangat bagi komunitas yang

dikunjungi. Ini adalah aksi solidaritas yang sangat penting dalam rangka konsolidasi

gerakan.

Dalam pertemuan tersebut di atas juga diupayakan menghadirkan wakil dari otoritas

negara di tingkat lokal dan nasional, seperti pemerintah daerah, Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak. Secara khusus, Komnas Perempuan juga menggelar kegiatan

“Pesan Ibu Nusantara” dalam rangka memperingati Hari Ibu, 22 Desember, sebagai

ruang bagi perempuan penghayat/penganut agama leluhur untuk bersuara,

menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan. Dalam

Page 24 of 135

24

proses pengumpulan informasi lapangan, tim pemantau juga beraudiensi dengan

otoritas nasional, termasuk dengan pimpinan MPR dan DPD. Seluruh kegiatan ini

diharapkan ada ruang pertemuan langsung antara negara dan komunitas korban

yang akan menghasilkan percepatan pemajuan pemenuhan hak-hak konstitusional

bagi komunitas korban.

Hasil pertemuan kemudian dibahas secara terpisah dan menjadi pengetahuan yang

dibagikan kembali ke masing-masing komunitas dan jaringan kerja advokasi. Hal ini

secara langsung berkontribusi pada penajaman strategi advokasi yang tengah

dikembangkan oleh komunitas dan secara umum, gerakan untuk mendorong

pemenuhan hak konstitusional atas kemerdekaan beragama/berkeyakinan.

1.6. Cakupan Wilayah dan Waktu serta Tim Pemantau

Dalam pemantauan ini, cakupan daerah yang dipantau adalah sejajar dengan asal komunitas

anggota tim pemantau. Anggota tim dipilih berdasarkan rekomendasi oleh masing-masing

komunitas yang menyatakan siap untuk menjadi mitra dalam pemantauan ini. Ada yang

merupakan anggota dari komunitas dan ada pula pendamping komunitas. Adapun wilayah

yang dimaksud mencakup Masyarakat Adat Bayan Wetu Telu, Lombok Utara, Nusa Tenggara

Barat (NTB), Masyarakat Adat Botti dan Jinitiu di Nusa Tenggara Timur (NTT), Masyarakat

Adat Tolotang, Masyarakat adar Kajang dan Komunitas Bissu di Sulawesi Selatan (Sulsel),

Kelompok Aliran Kepercayaan Sapta Darma di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur,

Masyarakat Musi di Talaud, Sulawesi Utara, Masyarakat Adat Ngatatoro, Palu, Sulawesi

Tengah, Masyarakat Adat Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, dan Masyarakat

adat Kaharingan Kalimantan Tengah.7

Untuk pemantauan ini, tindakan diskriminasi dan kekerasan yang dicatatkan adalah yang

terjadi sejak diberlakukannya UU NO. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan

dan/atau Penodaan Agama. UU ini dimaknai sebagai marka pelembagaan pemisahan antara

agama dan kepercayaan di Indonesia.

Tim pemantau terdiri dari tim dokumentator, tim asistensi dan tim diskusi. Terdapat 12

pemantau yang melakukan wawancara kepada korban/narasumber, yaitu Dewi Kanti, Dian

Jenny, Endek, Eveline Mauboy T, Hemy Koapaha, Mahniwati, Muharam, Ramlah, Rukmini

Paata Toheke, Sarbini, Tenri Bibi dan Pera Sopariyanti. Dalam tim asisten terdapat unsur dari

ANBTI dan Komnas Perempuan, yaitu Nia Syarifuddin, Ellen Pitoi, Dwi Sabekti Dahlia

Madanih. Sementara tim diskusi meliputi sejumlah ahli dan komisioner Komnas Perempuan

periode 2010-2014, khususnya dari Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum

7

Pada awalnya juga adat wakil dari masyarakat penganut Parmalim di Sumatera Utara, Masyarakat adat Talang

Mamak di Riau dan Masyarakat Adat Osing di Jawa Timur. Hanya saja di dalam prosesnya, anggota tim

pemantau mengundurkan diri karena sejumlah alasan.

Page 25 of 135

25

Nasional yaitu Husein Muhammad, Andy Yentriyani, Kunthi Tridewi. Sebab proses pelaporan

ini berlarut hingga masa pergantian komisioner, dalam proses penyelesaiannya komisioner

2011-2019 juga turut terlibat sebagai tim diskusi, yaitu Khariroh Ali, Nina Nurmila, Indraswari,

Azriana,. Tim penulis terdiri dari ketiga unsur agar memastikan keutuhan hasil diskusi analisa

tergambar di pelaporan akhir.

1.7. Sistematika Laporan

Guna memudahkan pemahaman pembaca, maka laporan ini disusun dengan menggunakan

sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian satu yang merupakan bagian pendahuluan berisikan tentang latar

belakang, tujuan pemantauan, kerangka pemantauan, metodologi dan tahapan,

cakupan pemantauan, informasi tentang tim pemantauan dan sistematika

penulisan

2. Bagian dua menguraikan tentang temuan umum dan khusus dari kasus-kasus

kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dari pada komunitas-komunitas

yang dipantau

3. Bagian ketiga menjelaskan dampak dari kasus-kasus tersebut terhadap korban

dan komunitas dan terutama dalam kerangka penegakan HAM dan keadilan

gender

4. Bagian keempat membahas tentang perkembangan advokasi selama ini guna

menemu kenali peluang dan tantangan ke depan

5. Bagian kelima berisikan kesimpulan seluruh pembahasan dari laporan ini yang

diharapkan membantu para pihak memahami keseluruhan uraian yang disajikan di

dalam laporan ini, serta rekomendasi yang dihasilkan atas temuan-temuan

tersebut

Dalam edisi pelaporan, dokumen ini juga dilengkapi dengan sebuah kesimpulan eksekutif

untuk memudahkan pembaca mengenali temuan-temuan utama dan rekomendasi prioritas.

Sementara itu, laporan utuh yang diterbitkan akan juga memuat perbaikan dan masukan

selama proses pelaporan yang diserahkan kepada sejumlah wakil otoritas negara dan di

hadapan publik. Termasuk di dalam laporan utuh tersebut adalah tanggapan dari setiap

pihak yang menyampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis dalam proses pelaporan

tersebut. Tanggapan-tanggapan tersebut menjadi lampiran di samping dokumen-dokumen

lainnya yang relevan.

Laporan-Penghayat-Edisi-Launching_3-Agustus-2016.pdf